Korandiva-BLORA.- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) RI melalui Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan pada Tahun 2024 menyelenggarakan kegiatan Fasilitasi Pengembangan Desa Inklusif dan Akuntabilitas Sosial di 192 desa, 48 kabupaten, dan 15 provinsi se Indonesia sebagai perwujudan pengembangan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD).
Dari 48 kabupaten se-Indonesia yang ditunjuk sebagai lokus.
Kabupaten Blora merupakan salah satu dari 5 kabupaten se-Jawa Tengah. Sedangkan desa yang menjadi lokus di Kabupaten Blora ada 4 Desa yaitu Desa Ngampel (Kecamatan Blora), Desa Bangsri (Jepon), Desa Plosorejo (Banjarejo), dan Desa Mojorembun (Kradenan).
Sekretaris Dinas PMD Blora, Heksa Wismaningsih, SSTP, MM mengatakan, bahwa kegiatan desa inklusi merupakan forum tindaklanjut dari tahapan perencanaan sebelumnya, dengan menyesuaikan kebutuhan pemberdayaan masyarakat rentan dan marginal sesuai potensi lokal desa setempat.
“Kegiatan desa inklusi ini diikuti oleh masyarakat kaum rentan dan marginal di desa masing-masing yang terdiri dari masyarakat difabel, lansia, perwakilan anak, ibu hamil, janda dan beberapa kader inklusi yang dibentuk kades masing-masing,” katanya.
Untuk jenis kegiatan desa inklusi Heksa memberikan contoh pada tanggal 3-4 Juli 2024 di Desa Ngampel melaksanakan pelatihan anyaman bambu, sementara Desa Bangsri pelatihan produksi UMKM berupa pembuatan emping jagung.
Pada tanggal 5-6 Juli 2024 dilaksanakan di Desa Plosorejo diadakan pelatihan anyaman bambu, dan di Desa Mojorembun pelatihan pengelolaan Bank Sampah.
Menurut Heksa, kegiatan pendampingan desa inklusif dan akuntabikitas sosial adalah program kegiatan berupa Bimtek yang ditujukan khusus kepada kaum rentan dan marginal agar turut berperan serta dalam pembangunan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pembangunan.
Peran mereka akan terlihat dalam proses pembangunan desa mulai dari musrenbangdes, penggunaan anggaran desa utk pemberdayaan kaum rentan dan marginal, dan lain-lain.
“Harapannya, untuk kaum rentan marginal di desa agar tidak ditinggalkan tetapi diberi peran dan untuk diperhatikan lebih, melalui program-program pemberdayaan pembangunan sehingga penggunaan APBDes lebih tepat sasaran,” paparnya.
Bimtek dilaksanakan dengan pendampingan narasumber dari Kemendes PDTT RI (Ayu dan Yusuf), Fasilitator dari Dinas PMD Kabupaten Blora (Heksa dan Difa), TAPM (Nur Paizin, Muhid), Pendamping Desa (Rozaq, Nurul, Yusuf, Widodo).
Setelah Bimtek, dibentuk kader pengembangan desa inklusif dan akunsos di masing-masing desa lokus untuk memandu praktek nilai-nilai inklusif serta pengembangan sistem akuntabilitas sosial di desa.
Desa tambah Heksa, merupakan kesatuan antara pemerintahan desa dengan masyarakatnya, maka dalam tata kelolanya mengharuskan keterlibatan semuanya.
“Karenanya harus ada langkah kongkrit berupa aksi afirmasi terhadap kelompok yang selama ini terpinggirkan, kaum marginal dan rentan agar terlibat dalam perencanaan, proses dan evaluasi pengawasan pembangunan di desa,” pungkasnya. (*)
