Korandiva-BLORA.- Di bawah langit malam Kota Blora, secangkir kopi di Cafe Kuma tak lagi terasa hangat bagi para petani tebu. Sabtu (23/05/2026) itu, yang menguar justru aroma kegelisahan panjang. Wajah-wajah letih duduk melingkar, memendam amarah yang selama bertahun-tahun dipaksa diam. Mereka bukan sekadar pengurus organisasi tani. Mereka adalah orang-orang yang sedang mempertahankan sisa harapan ribuan petani tebu di Kabupaten Blora.
Di bawah komando Ketua APTRI Blora, Drs. H. Sunoto, semangat perlawanan itu belum juga padam. Seperti layar yang sudah terkembang di tengah badai, mereka menolak mundur meski gelombang terus menghantam.
Forum curah pendapat malam itu berubah menjadi ruang pengakuan luka. Satu per satu persoalan ditumpahkan. Tentang nasib petani yang seperti digantung tanpa kepastian. Tentang tebu yang tak lagi menjanjikan manis, melainkan pahit yang berkepanjangan.
Selama ini, APTRI Blora bukan tinggal diam. Berbagai pintu kekuasaan sudah diketuk. Dari gedung DPRD Blora, kantor Bulog di Jakarta, hingga meja para menteri. Mereka menemui Menteri PPN/Bappenas yang pernah menjadi Dirut PG GMM, berdialog dengan Wakil Menteri Pertanian, hingga menyambangi berbagai tokoh nasional demi mencari jalan keluar atas carut-marut industri gula di Blora.
Namun hingga kini, jawaban konkret belum juga datang.
Di lapangan, suara petani terus menggema. Ribuan petani turun dalam Aksi Damai 2 April 2026. Sehari setelahnya, mereka kembali menagih komitmen kepada Dirut Bulog saat kunjungan kerja ke PG PT GMM. Perwakilan petani bahkan rela sowan ke kediaman Presiden RI ke-7 Joko Widodo di Solo, membuat laporan ke kanal “Mas Wapres” di Jakarta, hingga mengadu kepada tokoh petani tebu nasional H.M. Arum Sabil di Jember.
Tetapi perjuangan panjang itu masih seperti menabrak tembok sunyi.
“Saat ini kami hanya sedang melatih kesabaran dalam penantian yang belum bertepi,” ujar Sunoto lirih.
Surat permohonan audiensi kepada Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Komisi IV DPR RI, dan Komisi VI DPR RI sudah lama dikirim. Namun hingga kini, belum ada kepastian kapan nasib ribuan petani itu benar-benar didengar.
Bagi Sunoto, perjuangan ini bukan panggung politik. Ia mengaku terinspirasi ajaran KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang mengajarkan bahwa perjuangan harus dijalani dengan keikhlasan dan kejujuran.
“Ini bukan soal popularitas atau jabatan. Ini soal pengabdian kepada wong cilik yang sedang terpuruk,” katanya.
Namun di balik nada tenang itu, bara kemarahan para petani sebenarnya terus membesar.
Anton Sudibdyo, salah satu pengurus APTRI, berbicara lebih keras. Menurutnya, penderitaan petani sudah terlalu lama dipendam. Hampir tujuh tahun petani tebu Blora dihantam persoalan akibat pengelolaan PT GMM Bulog yang dinilai amburadul dan tidak profesional.
Puncaknya terjadi pada musim giling 2025, ketika pabrik gula mendadak berhenti akibat kerusakan parah dua unit boiler. Dampaknya mengerikan. Lebih dari 30 ribu petani tebu mengalami kerugian massal yang ditaksir melampaui Rp 500 miliar.
Kini luka itu belum sembuh, tetapi ancaman baru sudah datang.
Memasuki musim giling 2026, pemilik sekitar 8.000 hektare lahan tebu di Blora mulai dilanda kepanikan. Mereka kebingungan mencari pabrik gula di luar daerah yang bersedia menerima hasil panen mereka. Di tengah situasi itu, harga tebu terus merosot tajam.
Mantan Kepala Tanaman PG GMM, Ir. Wahyuningsih, membenarkan kondisi memilukan tersebut. Menurutnya, berhentinya operasional pabrik membuat posisi tawar petani runtuh total. Harga tebu jatuh bebas, sementara biaya produksi terus membengkak.
Di kalangan petani, lahir istilah satir yang menyayat hati: “nandur tebu deder kere”.
Menanam tebu, tetapi yang tumbuh justru kemiskinan.
Agus Joko Susilo bahkan menyebut kondisi petani saat ini seperti “kiamat kubro”. Ia menggambarkan bagaimana para petani kini harus menghadapi spekulan bermodal besar yang disebutnya sebagai “petani kanibal” — pihak-pihak yang memanfaatkan penderitaan petani kecil demi keuntungan pribadi.
Kemarahan yang lama dipendam itu perlahan mulai mencari bentuk.
Hairul Anwar melontarkan gagasan ekstrem: “Aksi Tumpah Tebu”. Sebuah gerakan simbolik dengan menumpahkan hasil panen di tiga titik penting, yakni depan PG GMM, Gedung DPRD Blora, dan Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora.
Sebuah ancaman yang lahir dari rasa putus asa.
Di tengah situasi yang makin panas, para penasihat APTRI mencoba menahan emosi massa agar tetap bergerak dalam koridor damai. Namun mereka menegaskan, pemerintah pusat tidak boleh lagi menutup mata terhadap tragedi yang sedang terjadi di Blora.
Sebab jika petani tebu terus dibiarkan tumbang, maka mimpi besar swasembada gula nasional yang ditargetkan Presiden RI Prabowo Subianto pada 2027 bisa berubah menjadi sekadar slogan tanpa pijakan kenyataan.
Dan bagi petani Blora, waktu untuk menunggu mungkin sudah hampir habis. (*)
