Korandiva – PATI .– Gelombang penolakan terhadap kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pati berubah menjadi bara panas. Tidak hanya aksi di media sosial, kini surat pemberitahuan demonstrasi resmi dari kelompok Gerakan Pati Bersatu (GERPAB) telah tersebar luas, menyulut eskalasi ketegangan.
Dalam pernyataan mengejutkan seusai Rapat Paripurna DPRD Pati, Selasa (15/7/2025), Bupati H. Sudewo justru memilih menantang. “Silakan demo! Bukan hanya lima ribu, lima puluh ribu pun saya hadapi. Saya tidak akan mundur,” ucapnya lantang. Ia menegaskan bahwa kebijakan menaikkan PBB hingga 250 persen adalah strategi untuk pembangunan jangka panjang, bukan keputusan yang bisa ditawar.
Sudewo bahkan menginstruksikan seluruh jajaran Pemkab Pati agar tidak tergoyahkan oleh tekanan publik. Ia menyebut langkah ini sebagai keputusan berani demi masa depan Kabupaten Pati. “Ini bukan untuk saya pribadi. Ini untuk rakyat, untuk pembangunan,” ujarnya tegas. Ia pun membuka ruang aksi protes, namun memastikan sikapnya tetap tak akan berubah.
Sementara itu, GERPAB tak tinggal diam. Surat resmi mereka telah masuk ke Polresta Pati dan ditembuskan ke lembaga tinggi negara termasuk Presiden RI. Isi surat tersebut jelas dan keras: mereka menuntut pembatalan kenaikan PBB-P2 atau menuntut Bupati Sudewo turun dari jabatan.
“TURUNKAN PBB-P2 250% ATAU SUDEWO MUNDUR,” tulis koordinator aksi Yayak Gundul dalam surat itu.
Aksi GERPAB dijadwalkan berlangsung dua hari, 13-14 Agustus 2025, di depan Kantor Bupati Pati. Puluhan ribu massa disebut akan hadir lengkap dengan spanduk perlawanan, bendera aksi, hingga sound system “horeg” sebagai simbol perlawanan rakyat terhadap kebijakan yang dianggap mencekik.
Dengan intensitas yang terus meningkat, situasi politik di Kabupaten Pati diprediksi akan memanas dalam waktu dekat. Banyak pihak kini menyoroti bagaimana konflik ini akan berkembang—antara kerasnya kebijakan pemerintah daerah dan desakan publik yang kian membesar. (*)
