PATI – Rencana aksi demonstrasi besar-besaran menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pati terus menggelinding. Warga dari berbagai wilayah menyerukan aksi protes unik bertajuk “sound horeg”, sebuah pawai kendaraan dengan pengeras suara besar-besaran, yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 13 Agustus 2025. Seruan ini ramai disebarluaskan melalui media sosial, khususnya Facebook.
Dalam unggahan yang beredar, warga direncanakan akan berangkat dari Pucakwangi dengan iring-iringan kendaraan dan sound system berdaya besar, termasuk 16 subwoofer. Konvoi ini akan singgah terlebih dahulu di Alun-alun Juwana untuk menggalang kekuatan massa, sebelum akhirnya bergerak menuju Pendopo Kabupaten Pati. Aksi ini disebut sebagai bentuk ekspresi perlawanan yang kreatif dan terbuka terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Kenaikan tarif PBB yang disebut mencapai hingga 250 persen dinilai terlalu memberatkan rakyat. Banyak komentar bernada kecewa dan marah bermunculan di jagat maya. Seorang warganet bernama Jujuk Suprihanto menulis, “Ini bukan pembangunan, ini bikin rakyat gaduh!” Sementara akun lain atas nama M Najik menyampaikan penyesalannya, “Saya merasa tertipu memilih pemimpin yang ternyata tak peduli suara rakyat.”
Menanggapi gelombang penolakan ini, Bupati Pati H. Sudewo mengeluarkan pernyataan yang cukup mencolok. Dalam keterangannya usai menghadiri rapat paripurna di DPRD Pati pada Senin, 15 Juli 2025, Sudewo mengatakan, “Silakan demo. Mau lima ribu atau lima puluh ribu orang pun, saya tidak akan gentar.”
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tunduk pada tekanan massa. “Saya sudah perintahkan kepada seluruh jajaran agar tidak membuka ruang kompromi. Ini keputusan yang kami ambil demi kemajuan Pati ke depan,” ucapnya tegas.
Sudewo menyebut bahwa penyesuaian tarif PBB adalah langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah. “Ini bukan soal kepentingan saya pribadi atau kelompok tertentu. Ini demi pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik,” ujarnya, sembari meminta masyarakat melihat manfaat jangka panjang dari kebijakan tersebut.
