Korandiva – BLORA.– Suasana tenang di serambi Musola Kantor Pos Blora berubah menjadi ruang penuh semangat perjuangan. Para pensiunan PT. Pos Indonesia (PPPos) Cabang Blora berkumpul, menyatukan tekad dan strategi untuk bergabung dalam aksi nasional menuntut pencabutan Keputusan Direksi (KD) No. 21 Tahun 2025 yang dinilai sangat merugikan hak-hak mereka.
Koordinasi yang dipimpin oleh Wakil Ketua PPPos Cabang Blora, Budi Hartanto, berlangsung tertib dan penuh semangat. Dalam pertemuan tersebut, Budi mengajak seluruh anggota untuk tetap solid dan konsisten dalam perjuangan mereka.
“Teman-teman, mari kita satukan misi dan bulatkan tekad. Kita harus berjuang menuntut hak-hak kita yang telah dirampas oleh pihak Direksi hingga kini belum dikembalikan,” ujar Budi dengan penuh semangat.
Suara perjuangan juga disuarakan oleh Joko Triyono, anggota PPPos yang sebelumnya sudah pernah ikut dalam aksi di Kantor Pusat PT. Pos Indonesia di Bandung. Joko menegaskan bahwa aksi pertama belum membuahkan hasil yang memuaskan.
“Selamat berjuang, teman-teman. Pantang menyerah sebelum hak kita dikembalikan! Kebijakan Direksi No. 21 Tahun 2025 ini sangat tidak manusiawi. Kita harus tuntut hak kita kembali seperti semula, termasuk harapan kita agar uang ketupat juga dibayarkan,” kata Joko berapi-api.
Menurut informasi yang diterima dari PPPos Pusat dan GERTAK (Gerakan Rakyat Tuntut Keadilan), aksi demonstrasi nasional akan digelar serentak pada 8 Juli 2025. Aksi ini rencananya akan dipusatkan di depan Istana Presiden dan diikuti oleh seluruh cabang PPPos serta Serikat Pekerja Pos Indonesia.
“Ayo, kawan-kawan! Jangan patah semangat sebelum hak kita benar-benar dikembalikan. Demo nasional ini adalah bentuk ikhtiar bersama. Semoga perjuangan kita diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Agung,” tutup Joko dengan penuh harapan.
Gerakan ini menjadi bukti bahwa semangat juang para pensiunan belum padam, meski usia telah menua. Mereka percaya, perjuangan demi keadilan tidak mengenal batas waktu — selama hak belum kembali, semangat pun tak boleh padam. (*)
