BLORA.-
Sebagian pengurus PWRI (Persatuan Wredatama Republik Indonesia) Kabupaten Blora, Jawa Tengah mendatangi kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat, Rabu (4/9/2023).
Kedatangan rombongan pengurus PWRI yang bermaksud untuk mengadakan audensi dan konsultasi itu diterima secara langsung oleh Sekretaris BKD Nunik Sulistijo yang juga mantan Camat Sambong. Pertemuan berlangsung di ruang Sekretaris BKD dalam suasana keakraban penuh rasa kekeluargaan dan menorehkan sejarah baru.
Ketua PWRI Blora, H. Bambang Sulistya mengungkapkan, latar belakang yang melandasi pengurus PWRI Blora untuk melakukan audensi dan konsultasi ke BKD adalah menindaklanjuti kerja sama PB PWRI dengan Badan Pengelola Dana Tabungan Perumahan Rakyat (BP TAPERA) tentang upaya untuk membantu memperlancar pengembalian dana tabungan uang muka perumahan yang sebelumnya dikelola oleh BAPERTARUM, dan saat ini dilanjutkan oleh BP TAPERA kepada para purnabakti Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara (PNS/ASN) yang belum mengambilnya.
Sebagai gambaran informasi yang telah disampaikan oleh Ketua PWRI Provinsi Jawa Tengah H. Hendro Martoyo, mantan Bupati Jepara dua periode, yaitu pada saat sosialisi di BKKBN Semarang bahwa para pensiunan PNS/ASN di Jateng yang belum mendapatkan pengembalian dana tabungan uang muka perumahan sebanyak 17.211 orang dengan nilai dana sebesar Rp41,3 miliar.
“Sementara di Kabupaten Blora ada 519 orang pensiunan PNS/ASN sampai saat ini yang belum menerima pengembalian dana tabungan uang muka perumahan,” ungkap Bambang Sulistya yang juga mantan Sekda Blora.
Upaya pengurus PWRI untuk membantu memperlancar pengembalian dana tabungan uang muka perumahan tersebut adalah ikhtiar kelangatin yang merupakan komitmen bahwa PWRI satu satunya organisasi yang anggotanya adalah para purna tugas atau wredatama dari PNS/ASN yang siap membantu program pemerintah dan memperjuangkan para anggotanya untuk meningkatkan kesejahteraan.
Sekaligus juga untuk membumikan sesanti PWRI, “Setiap detik untuk berbuat baik dan setiap melangkah adalah untuk beribadah”.
Persoalan yang ada berkaitan dengan para pensiunan PNS/ASN eks Bapertarum sebanyak 519 dari Kabupaten Blora tersebut hanya ada data yang berisi nama dan NIP lama tidak diketahui alamat dan asal instasi yang bersangkutan sehingga kesulitan untuk melacak keberadaan para pensiunan tersebut.
Oleh karena itu para pengurus PWRI melakukan audensi dan konsultasi ingin membangun sinergi untuk mencari solusi dalam membantu para purna tugas PNS/ASN yang belum memperoleh dana tabungan uang muka perumahan.
“Saat audensi data 519 orang saya serahkan kepada Sekretaris BKD, Bu Nunik Sulistiyo agar segera mendapatkan kelengkapan imformasi tentang alamat dan instansi yang bersangkutan,” terangnya.
Ada ungkapan bijak dari Nunik panggilan akrab sehari-hari Sekretaris BKD Blora ketika menerima berkas data 519 dari PWRI Blora.
Dengan ungkapan penuh kesatunan berucap, “Setiap orang yang mempunyai niat baik untuk membantu orang lain pasti akan mendapat kemudahan”. Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih dan akan segara menindak lanjuti.
Sehari setelah audiensi, Kamis (5/9/2023) Nunik menyampaikan informasi melalui pesawat telepon bahwa 519 orang purna tugas belum bisa dilacak alamatnya karena BKD hanya bisa melacak secara elektronik untuk para purna tugas mulai tahun 2017, sehingga sebulum tahun itu hanya tercatat dalam data manual yang keberadaan perlu spirit perjuangan alias tertutup.
Semoga upaya untuk membantu memperlancar pengembalian dana tabungan uang muka perumahan eks Bapertarum ada jalan keluarnya.
Karena ada ungkapan bijak yang selalu memberi inspirasi dan motivasi kepada kita semua, bila satu pintu tertutup carilah pintu yang lain yang masih terbuka,tapi bila semua pintu sudah tertutup carilah cendala yang masih terbuka tapi bila cendala juga tertutup carilah atap yang barangkali ada yang terbuka.Namun bila semuanya sudah tertutup maka hanya ada satu pintu yang selalu terbuka, yaitu pintu doa. (*).
