PERINGATAN Hari Jadi Kabupaten Blora ke-273 tahun ini merupakan momentum yang tepat untuk melakukan evaluasi 2 tahun kinerja Bupati Arief Rohman. Janji Arief dalam kampanye Pilkada berupa slogan “dalane dadi alus banyune lancar terus” memang ampuh dan telah berhasil membius mayoritas warga masyarakat Blora yang memang sudah cukup lama memimpikan jalan halus hingga ke desa-desa.
Tak heran jika pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Blora Tahun 2020, Arief Rohman mampu mendulang 318.380 suara atau 59,71 persen suara. Mengungguli calon bupati lain Umi Kulsum yang meraih 199,646 suara atau 37,44 persen. Dan Astutiningsih yang hanya meraih 15.187 suara atau 2,85 persen.
Buruknya kondisi infrastruktu yang hampir menyeluruh di 16 wilayah kecamatan, menjadikan warga yang berada di desa-desa lumpuh perekonomiannya akibat sulitnya menjual hasil produksi pertanian. Karena itulah Blora sulit melepas predikat kabupaten miskin di Jawa Tengah.
Bagi bupati-bupati sebelumnya memang tidak mudah mewujudkan impian masyarakat untuk membangun infrastruktur dari kota hingga ke desa-desa. Pendapatan asli daerah (PAD) yang sangat minim menjadikan pos anggaran untuk pembangunan infrastruktur tidak bisa ditingkatkan setiap tahunnya.
Tak heran jika awalnya banyak masyarakat yang meragukan Arief untuk bisa mewujudkan janjinya dalam membangun infrastruktur Blora dalam era kepempinannya yang terbatas hingga Tahun 2024.
Keputusan nekat “ngutang” di bank dan “ngemis” ke kabupaten tetangga tentunya jauh dari pemikiran masyarakat awam, terlebih para tokoh dan pemerhati sosial.
Sebenarnya tahun ini Blora hanya memiliki anggaran Rp 137 milyar yang hanya cukup untuk membangun infrastruktur sepanjang 30 Km, tetapi dengan cairnya utangan bank Jateng dan bantuan dari Bojonegoro maka anggaran infrastruktur naik hingga 300 persen, yaitu menjadi Rp 377 miliar. Jika pekerjaan infrastruktur bisa berjalan sesuai rencana, jalan mulus di Blora yang dibangun tahun ini men-capai 60 Km. Luar biasa.
Namun jangan buru-buru senang dulu guys, karena dari hasil pantauan di lapangan, hingga awal Desember ini dana yang belum terserap untuk kegiatan Tahun 2022 masih Rp 797 miliar, dan dari jumlah tersebut yang Rp 200 milar adalah anggaran untuk infrastruktur.
Masyarakat baru bisa melakukan evaluasi pada akhir tahun nanti. Jika anggaran infrastruktur terserap habis berarti masyarakat diuntungkan karena sudah bisa langsung menikmati hasil pembangunan ruas jalan di Kabupaten Blora. Sebaliknya, jika nantinya terjadi SiLPA yang nilainya ratusan miliar maka masyarakatlah yang sangat dirugikan akibat beban bunga dari hutang bank yang nilainya miliaran rupiah tapi dananya tidak dimanfaatkan.
Selamat HUT ke-273 Kabupaten Blora. Semoga cepat terlepas dari kemiskinan dan semakin berjaya. Aamiin.
***