BLORA.-
Setelah satu tahun lebih berjalan, yaitu sejak diresmikan oleh Bupati Blora Arief Rohman pada Juni 2021 lalu, Mal Pelayanan Publik (MPP) Blora terlihat belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat.
Padahal keberadaan MPP ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan pada masyarakat dengan model pelayanan satu pintu dalam hal pengurusan perijinan serta berbagai pengurusan surat-surat yang diperlukan masyarakat dan dunia usaha. Dan, strategi ini pada waktu itu menjadi prioritas program kerja 99 hari bupati Arief Rohman.
Ada 29 instansi yang membuka gerai pelayanan di MPP Blora namun sejak diresmikan sampai setahun ini, antusias masyarakat untuk mengurus berbagai surat dan perijinan di MPP masih sangat rendah. Terbukti dalam sehari-hari pengunjung yang mendatangi MPP masih relatif sepi. Hal ini bisa disimpulkan bahwa masyarakat masih lebih suka datang langsung ke kantor atau dinas terkait dibanding mengurus ke MPP.
Dari pantauan korandiva.co pada Selasa (14/06/2022), yang terlihat ramai pengunjungnya adalah gerai instansi Dukcapil (Kependudukan dan Catatan Sipil), yang melayani seputar surat-surat kependudukan seperti Kartu Keluarga, KTP dan lainnya.
Hal itu dibenarkan oleh Kukuh Setiyo, petugas security bahwa gerai ini konsisten setiap hari rata-rata antriannya sekitar seratus orang. “Kalau gerai Dukcapil hampir setiap hari banyak yang datang,” ujarnya.
Di gerai instansi lain, meski ada petugas yang standby terlihat sangat sepi. Misalnya gerai KPP Pratama, dari mulai buka sampai menjelang istirahat siang baru ada 1 orang yang datang. Di gerai Pendidikan Nasional, pada hari itu malah tidak ada seorang pun yang datang.
Sementara di gerai lain bahkan sudah ditinggalkan oleh petugasnya karena memang tidak ada nasabah yang datang. Di sebagian gerai lagi, memang petugasnya hanya datang di hari-hari tertentu saja, misalnya gerai imigrasi.
Ketika ditanya kenapa sepi, Naufal Haidar petugas KPP Pratama yang bertugas hari itu menjawab, “Masyarakat sepertinya masih lebih nyaman datang langsung ke kantor pusat di Blora karena disana lebih lengkap pelayanannya. Apalagi kalau wajib pajaknya perusahaan atau lembaga,”.
Jika Gedung MPP ini terasa terlalu besar karena bangunan megah yang awalnya bernama Gedung Konco Tani yang sengaja didisain bisa menampung dan menjadi wadah bagi petani yang merupakan profesi mayoritas penduduk Blora. Eks Gedung Konco Tani ini disainnya mempunyai auditorium atau ruang pertemuan yang bisa menampung lebih dari seribu petani.
Sudah tidak penting mempertanyakan, lebih bermanfaat untuk gedung pertanian atau MPP? Yang lebih penting untuk dipikirkan adalah bagaimana mensosialisasikan masyarakat untuk lebih memaksimalkan pemanfaatan Mal Pelayanan Publik ini. (*)
