Pemkab Bojonegoro Akan Serap Gabah Petani lewat BUMD Khusus Pertanian

BOJONEGORO. – Pemerintah Kabupaten () Bojonegoro akan menyerap gabah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibentuk khusus untuk pertanian. Ini menyusul keluhan para petani terkait harga gabah yang sempat anjlok dan merugikan banyak petani di Bojonegoro.

Anna Muawannah menjelaskan, harga gabah turun dikarenakan memang sudah tidak menyerap gabah petani sejak 2019 dan tidak menjalankan pemerintah seperti raskin lagi.

“Pemkab ingin menyelesaikan, tapi regulasi tidak memungkinkan. Sehingga agar harga gabah tidak lagi anjlok akan dibuatkan BUMD khusus pertanian yaitu PT. Pangan Mandiri,” jelas Bupati Anna saat menghadiri acara Sambang Desa di Desa Sekaran, Kecamatan Balen, Rabu (7/4/21).

Baca Juga:  Minta Anak Muda Gunakan Hak Pilih, AHY: Penentu Kemajuan Bangsa

Bupati menjelaskan, BUMD yang bergerak di bidang pertanian itu nantinya akan membantu petani ketika . Sehingga antara Program dan Program Petani Mandiri akan bersinergi.

“Saya sudah menyampaikan untuk menahan sekurangnya dua minggu dan paling lama satu bulan saja. Harga gabah akan kembali naik karena daerah lain defisit beras, sementara Bojonegoro surplus. Jadi harga gabah pasti naik,” terangnya.

Salah satu petani asal Desa Sekaran, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Mursid menyampaikan pertanian di desa-desa mengalami kendala. Salah satu penyebab karena tingginya biaya perawatan dan turunnya harga gabah sehingga hasil tani tidak bisa mencapai maksimal.

“Kami petani mengusulkan harga gabah stabil, musim pemerintah sigap merespon harga gabah, dan bersubsidi,” ucapnya.

Baca Juga:  Tepis Isu terkait SK Menteri LHK, Paguyuban LMDH KPH Padangan Menggelar Rakor

Sementara Kepala Dinas dan Pertanian Helmy Elisabeth menegaskan, Bulog sudah tidak bisa membeli gabah kering giling dan beras seperti dulu. Bulog saat ini hanya bisa menyerap beras untuk bencana.

“Pemkab tidak akan tinggal diam. Bersama Ibu Bupati bahkan kita ke dirut Bulog untuk mempertanyakan hal ini. BUMD khusus pertanian karena Pemkab tidak bisa langsung beli dari petani,” ujarnya.

Helmy menghimbau agar Program Petani Mandiri tetap dijalankan. Wilayah Kecamatan Balen terdapat 63 kelompok tani yang sudah dapat Petani Mandiri (KPM). Rinciannya, pada 2021 terdapat 28 kelompok, sisanya di 2022 akan tuntas. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *