JAKARTA. – Sejumlah petani dari sentra produksi padi mulai merasakan harga jual gabah kering panen (GKP) anjlok di tengah wacana impor beras 1,5 juta ton. Kebijakan yang digulirkan pemerintah menjelang panen raya itu disebut petani ‘menyakitkan'.
Sementara itu, pemerintah tetap menggulirkan impor beras dengan dalih sebagai pengaman pangan di masa pandemi hing-ga 2021.
Guru Besar Institut Pertanian Bogor menyebut kebijakan ini tak masuk akal karena sejumlah indikasi menunjukkan produksi padi tahun 2021 akan meningkat.
‘Resesi di depan mata', petani ‘paling terdampak' harus hadapi ‘harga yang hancur'
Presiden Jokowi tunjukkan pertumbuhan sektor pertanian, petani justru ‘hilang harapan'
Siasati ‘lockdown', petani Indonesia dan negara-negara Asia rambah pasar digital
Deni Nurhadiansyah adalah petani di Subang, Jawa Barat. Ia bersama petani lainnya di sana pada awal April mendatang akan merayakan panen yang sekarang tampak mulai menguning dan gemuk.
“Sekarang tanaman padi lagi bagus-bagusnya, lagi sehat-sehatnya. Rata-rata di atas 7 ton (padi per hektar). Artinya serangan hama penyakit nggak banyak,” kata Deni, Selasa (9/3) lalu.
Tapi panen raya kali ini harus dilalui dengan rasa cemas, karena harga gabah kering di tingkat petani terus merosot di tengah wacana impor beras 1,5 juta ton oleh pemerintah.
“Ini sudah terbukti, di Indramayu harga gabah sekarang itu sudah Rp 3500/kilogram harga gabah. Padahal 2 minggu lalu, panen di Demak dan Kudus, Jawa Tengah itu masih Rp 4500/kilogram. Jadi ini koreksinya akan sangat banyak,” kata Deni.
Menurut Deni, meskipun impor beras masih dalam tahap wacana, tapi sudah mempengaruhi harga jual gabah kering petani. Hal ini yang ia se-but akan dimanfaatkan para tengkulak untuk ‘memainkan harga' sehingga merugikan petani.
“Nggak ada impor misalnya, isu impor digulingkan, impornya nggak jadi, tetap saja harga gabah pasti hancur,” katanya.
Impor sebagai langkah antisipasi krisis pangan
Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Musdhalifah Machmud, mengatakan rencana impor beras sebagai upaya mengamankan persediaan beras dalam negeri di tengah pandemi. “Bulog bersama kementerian perdagangan mengatur masuknya ini untuk jaga stok sampai dengan akhir tahun 2021, jaga stok 1,5 juta ton,” katanya.
Sementara itu, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan impor beras ini sudah disepakati antar-kementerian. Tujuannya sebagai ‘iron stock' yang ia sebut sebagai ca-dangan di mana pemerintah melalui bulog bisa memastikan ketersediaan beras itu selalu ada.
“Jadi tidak bisa dipengaruhi oleh panen atau apa pun, karena ini dipakai untuk iron stock dan ini sudah kita sepakati, sudah kita perintahkan waktu tempat dan harga itu di tangan saya,” kata Mendag Muhammad Lutfi beberapa waktu lalu.
Rencana impor beras ini pertama kali dihembuskan Menteri Koodinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam rapat ke-menterian perdagangan pekan lalu. Airlangga mengatakan penyediaan ini diperlukan untuk bantuan sosial berupa beras pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), antisipasi banjir, dan pandemi.
Rencana impor beras yang ini disampaikan ini sehari sebelum Presiden Joko Widodo mengeluarkan seruan untuk mencintai produk dalam negeri.
“Saya juga selalu menyampaikan kepada ke-menterian / lembaga dan semua BUMN untuk memperbesar tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Ini harus terus, jangan sampai proyek-proyek pemerintah, proyeknya BUMN, masih memakai barang-barang impor. Kalau itu bisa dikunci, itu akan menaikkan sebuah permintaan produk dalam negeri yang tidak kecil,” kata Persiden Jokowi seperti dikutip dari situs sekretariat negara, Jumat (5/3) lalu.
Keputusan tak masuk akal
Di sisi lain, Ketua Umum Gerakan Petani Nusantara (GPN), Suryo Wioyono, melaporkan tak ada panen padi bermasalah di Jawa, Sumatera hingga Merauke sehingga kebijakan impor tidak diperlukan.
“Impor kalau ada sesuatu, bencana alam, hama, penyakit berskala besar, sehingga terjadi gangguan produksi yang besar sehingga khwatir. misalnya serangan wereng yang besar pada 2017, 2018 impor, itu masuk akal. Tapi ini kan nggak ada sesuatu yang besar terjadi,” kata Suryo, Selasa (9/3) lalu.
Ia melanjutkan, di tengah panen raya petani semestinya pemerintah membantu petani untuk memperluas kapasitas penyerapan padi.
Guru Besar Institut Per-tanian Bogor, Profesor Dwi Andreas Santosa, me-ngatakan keputusan im-por beras sebagai kebijakan ‘tak masuk akal'. Menurutnya, stok beras saat ini masih melimpah terlihat dari harga kering panen yang justru menurun di akhir tahun 2020.
Padahal, kata Prof Dwi Andreas, semestinya harga gabah kering panen naik di akhir tahun karena masuk masa paceklik. Saat itu petani dalam ta-hap mulai merawat tanaman.
“Menurun di akhir tAhun itu justru anomali. Karena gabah kering panen hampir selalu naik, sampai puncaknya di bulan Januari dan Februari, baru Maret turun,” katanya. (*)
