Arsip Tag: BPK

BLORA, JAWA TENGAH

Pelantikan Pengurus Mabiran, Kwarran, BPK, dan DKR Kwartir Ranting Cepu Masa bakti 2024-2027

Korandiva – BLORA.– Bertempat di Pendopo Sasana Widya Praja Kecamatan Cepu dilaksanakan Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Majelis Pembimbing Ranting (Mabiran), Pengurus Kwartir Ranting (Kwarran), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega (DKR) Kwartir Ranting Gerakan Pramuka Cepu Masa Bakti 2024-2027 pada tanggal 13 Maret 2025 dimulai pukul 16.00 wib.

Kegiatan dihadiri langsung oleh Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Blora beserta rombongan, Camat Cepu selaku Ketua Mabiran Cepu beserta Anggota Mabiran, Pengurus dan Andalan Kwartir Ranting Cepu, Adik-adik Dewan Kerja Ranting Cepu dan tamu undangan Ketua Mabigus dan Pamong Saka se-Kecamatan Cepu.

Ketua Kwartir Cabang Blora, Kakak Slamet Pamuji, SH, M.Hum, dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Camat Cepu yang selalu mendukung Pramuka di Cepu sehingga Pramuka Cepu masih menjadi barometernya Pramuka di Kabupaten Blora. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Ketua Kwarran Cepu Kakak Sintong Joko Kusworo untuk berkenan kembali menjadi Ka. Kwarran untuk kedua kalinya setelah terpilih kembali secara aklamasi pada Musyawarah Ranting IV beberapa waktu lalu.

“Kemudian saya secara pribadi menyambut baik terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Sekolah Tahun 2025, bahwa pengurus OSIS dan Pramuka kini dapat masuk dalam jalur prestasi pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), harapannya adik-adik yang aktif di Pramuka bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, kalaupun dibutuhkan surat keterangan sampai tingkat Cabang, Kwarcab akan memfasilitasi”, yang terkahir Kwarda jateng akan menyelenggarakan Raimuna Daerah, saya harap Cepu bisa berpartisipasi”, pungkas Mumuk panggilan akrab Ka. Kwarcab.

Ditemui terpisah setelah pelantikan, Endah Ekawati, S.Sos, M.Si. Camat Cepu yang juga selaku Ketua Majelis Pembimbing Ranting (MABIRAN) menyampaikan harapannya agar pengurus yang baru dilantik dapat bekerja sama dengan baik untuk mewujudkan cita-cita Gerakan Pramuka. Beliau juga mengingatkan kepada seluruh pengurus agar selalu mengutamakan kepentingan Gerakan Pramuka di atas kepentingan pribadi atau golongan.

“Saya atas nama pribadi dan Pemerintah Kecamatan Cepu beserta pengurus dan andalan Kwarran Cepu yang telah dilantik, mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Kakak Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Blora yang telah berkesempatan hadir diacara hari ini, dan saya juga mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kepengurusan Mabiran dan Kwarran Cepu masa bakti 2021-2024 atas dedikasi dan loyalitasnya dalam melaksanakan kegiatan kepramukaan di tingkat Kwarran Cepu” ujarnya.

Beliau juga berharap dengan kepengurusan yang baru ini gerakan pramuka Kwarran Cepu akan lebih aktif, mampu mencetak generasi sebagai tunas bangsa yang lebih baik.

Pada kegiatan kali ini juga dilakukan pelantikan 21 orang Pramuka Penegak Pandega sebagai Pengurus Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega Kwartir Ranting Cepu masa bakti 2024-2027 yang diketuai oleh Sonny Putrawan. (*)

BLORA, JAWA TENGAH

OPD di Blora Mengaku Dapat Titipan Anggaran Narasumber, PKN Ancam Akan Lapor ke BPK

BLORA.-

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora menjadi sorotan masyarakat lantaran para wakil rakyat itu menghabiskan anggaran negara miliaran rupiah sebagai honor narasumber di sejumlah kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Selain 10 Miliar anggaran narasumber pada Dinas Pendidikan Kabupaten Blora yang muncul dalam APBD Blora Tahun 2023, ternyata ada banyak anggaran untuk honor narasumber DPRD yang muncul di dinas lain. Hal itu dibenarkan oleh beberapa kepala OPD ketika ditemui wartawan Diva di lapangan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Aunur Rofiq mengatakan, bahwa anggaran untuk Narasumber DPRD Blora seperti yang sudah disebutkan sejak awal, yaitu Rp 10 Miliar. Sayangnya, dia belum mau menjabarkan secara detail berapa kali sebulan dan tiap pertemuan nilainya berapa.

“Ya segitulah. Kita belum tahu (program atau narasumber saja), kegiatannya seperti apa kita lihat nanti,” jelasnya.

Pihaknya juga mengaku belum tahu menahu apakah nanti, narasumber dari DPRD akan mendatangi tiap sekolah atau hanya di kantor dinas saja.

“Kita belum melihat kedepannya, yang jelas per kegiatan. Tiap paket biasanya tiga orang,” tambahnya.
Senada dengan Diknas, beberapa pejabat OPD mengaku mendapat titipan dana Narsum dari dewan untuk beberapa program atau kegiatan.

Sehari bisa dua hingga tiga kali pelaksanaan kegiatan dengan melibatkan tiga orang anggota dewan sebagai Narsum.

Sukisman, Ketua LSM Pemantau Keuangan Negara (PKN) Blora mengkritik keras pengalokasian dana narasumber untuk anggota DPRD tersebut. “Kita tidak hanya bicara soal regulasi yang membolehkan atau tidak honor nersum ini. Seharusnya wakil rakyat memiliki empati dan melihat kondisi masyarakat yang masih sulit pasca Covid,” ujarnya.

Selain itu, honor Narsum hingga puluhan miliar jelas pemborosan karena masih banyak permasalahan di masyarakat yang butuh penanganan dan anggaran.

“Angka kemiskinan, pengangguran dan stunting di Blora masih tinggi, di atas angka nasional dan provinsi. Itu fakta,” ungkapnya.

Terkait honor narsum, Sukisman mengancam akan membawa dan melaporkan temuan ini ke Badan Pemeriksa Keuangan BPK.

“Kami akan bawa ke BPK. Kasus Honor Narsum ini seperti temuan BPK di DPRD Gresik, dan disana honor Narsum yang sudah diterima dewan diminta BPK untuk dikembalikan ke KAS Daerah. Dan gegara temuan itu Pemkab Gresik tidak mendapatkan status WTP,” tandasnya. (*)