PETA politik Kabupaten Blora mulai bergerak jauh sebelum peluit resmi Pemilu 2029 dibunyikan. Musancab PDI Perjuangan di GOR Mustika bukan sekadar agenda pergantian pengurus tingkat kecamatan. Itu adalah tanda bahwa mesin politik mulai dipanaskan lebih dini. Namun publik Blora seharusnya tidak buru-buru kagum pada rapat besar, spanduk partai, atau pidato penuh optimisme. Sebab pengalaman panjang politik daerah menunjukkan satu kenyataan pahit: partai-partai sering sangat sibuk merebut kekuasaan, tetapi jauh lebih lambat menyelesaikan persoalan rakyat.
Target PDIP merebut kembali kursi Ketua DPRD dari tangan Partai Kebangkitan Bangsa memang terdengar gagah. Tetapi politik bukan lomba slogan. Politik adalah soal kerja konkret dan kemampuan membaca keresahan masyarakat. Setelah Pemilu 2024, PDIP berada dalam posisi kalah secara simbolik maupun elektoral. Delapan kursi bukan angka kecil, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa sebagian basis pemilih mulai bergeser. Maka ketika PDIP berbicara tentang “kudeta elektoral”, pertanyaannya sederhana: apa yang sungguh berubah dari cara mereka bekerja selama ini selain mengganti wajah pengurus?
Namun kritik tidak boleh hanya diarahkan kepada PDIP. PKB sebagai pemegang kursi terbanyak dan penguasa eksekutif daerah justru memikul beban paling besar.
Kekuasaan yang terlalu dominan sering membuat partai terlena. Ketika bupati, jejaring birokrasi, dan kursi Ketua DPRD berada dalam orbit politik yang sama, risiko terbesar adalah lahirnya rasa terlalu aman. Di titik itu, kritik publik mudah dianggap gangguan, bukan alarm. Padahal rakyat tidak memilih partai untuk dipuja. Rakyat memilih agar jalan diperbaiki, pelayanan dipercepat, kemiskinan ditekan, dan pembangunan dirasakan merata sampai desa-desa pinggiran.
Masalahnya, hingga hari ini publik masih terlalu sering menyaksikan DPRD Blora lebih ramai dalam urusan manuver politik dibanding keberanian mengawal kepentingan rakyat. Banyak anggota dewan aktif ketika musim pencitraan tiba, tetapi menghilang saat warga menghadapi jalan rusak, konflik tanah, tambang bermasalah, atau layanan publik yang lamban. Ruang sidang kadang terdengar lantang saat membahas posisi politik, tetapi sunyi ketika rakyat membutuhkan keberpihakan nyata. Politik akhirnya terasa seperti panggung elite yang jauh dari denyut kehidupan masyarakat sehari-hari.
Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra juga tidak boleh hanya bergantung pada efek ekor jas kekuasaan nasional. Status sebagai partai presiden memang modal besar, tetapi pemilih daerah semakin cerdas. Mereka tidak akan terus-menerus terpesona pada nama besar Jakarta jika di tingkat lokal tidak ada kerja yang terasa. Gerindra Blora harus membuktikan apakah mereka benar-benar membawa gagasan pembangunan daerah, atau hanya menjadi penikmat gelombang popularitas nasional tanpa akar politik lokal yang kuat.
Begitu pula Partai Golongan Karya dan Partai NasDem. Dua partai ini punya kemampuan bertahan dalam politik lokal karena lihai membaca ruang pragmatis pemilih. Tetapi politik pragmatis tanpa arah ideologis yang jelas berbahaya bagi kualitas demokrasi daerah. Publik akhirnya disuguhi perpindahan loyalitas elite, kompromi kekuasaan, dan koalisi yang sering lebih ditentukan oleh hitung-hitungan jabatan ketimbang visi pembangunan jangka panjang. Rakyat dipaksa menonton elite yang mudah bersalaman setelah bertahun-tahun saling menyerang di panggung kampanye.
Yang lebih memprihatinkan, hampir semua partai di DPRD Blora masih terjebak pada pola politik jangka pendek. Energi besar dihabiskan untuk mengatur kursi, mengukur peluang, dan menata caleg, tetapi miskin gagasan besar tentang masa depan daerah. Di tengah ancaman kerusakan lingkungan, stagnasi ekonomi desa, minimnya lapangan kerja anak muda, hingga ketimpangan pembangunan antarwilayah, publik justru lebih sering mendengar perang baliho dan konsolidasi suara. Demokrasi akhirnya terasa dangkal: ramai secara politik, tetapi miskin arah pembangunan.
Padahal masyarakat Blora hari ini tidak lagi hanya membutuhkan partai yang pandai berbicara. Mereka membutuhkan partai yang berani hadir sebelum pemilu datang. Warga desa ingin pendampingan ekonomi, bukan sekadar amplop dan kaos kampanye. Anak muda ingin akses pekerjaan dan ruang kreativitas, bukan hanya dijadikan pasukan media sosial lima tahunan. Petani ingin kepastian harga dan pupuk, bukan pidato tentang keberpihakan rakyat kecil yang menguap setelah pencoblosan selesai. Jika partai-partai gagal memahami perubahan karakter pemilih ini, maka jarak antara rakyat dan politik akan semakin lebar.
Pada akhirnya, pertarungan menuju 2029 bukan sekadar soal siapa merebut kursi Ketua DPRD. Pertarungan sesungguhnya adalah siapa yang mampu memulihkan kepercayaan publik terhadap politik lokal yang mulai dipandang sinis. Hari ini semua partai di DPRD Blora punya kelemahan masing-masing: PKB berisiko terlena oleh kekuasaan, PDIP masih sibuk memulihkan luka kekalahan, Gerindra bergantung pada efek pusat, sementara Golkar dan NasDem bergerak di ruang pragmatis. Jika seluruh partai hanya fokus menghitung kursi tanpa memperbaiki kualitas pelayanan politik kepada rakyat, maka siapa pun pemenangnya nanti, yang kalah tetap masyarakat Blora sendiri. (*)
