Korandiva-PATI — Jeritan nelayan kapal besar akhirnya sampai ke meja parlemen. Harga solar non-subsidi yang menembus Rp30.000 per liter kini bukan sekadar memberatkan, tetapi mulai melumpuhkan aktivitas melaut ribuan nelayan di pesisir Pantura.
Keluhan itu mencuat saat anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo menggelar reses di Juwana, Kabupaten Pati. Para nelayan kapal penangkap ikan di atas 30 Gross Tonnage (GT) mengaku sudah tidak kuat menanggung biaya operasional yang melonjak gila-gilaan akibat mahalnya BBM industri.
Perwakilan nelayan, Purnomo, warga Desa Mbendar, Kecamatan Juwana, membeberkan kondisi yang disebutnya sudah berada di titik kritis. Untuk sekali melaut, kapal ukuran 30 GT ke atas membutuhkan 5.000 hingga 10.000 liter solar.
Dengan harga Rp30 ribu per liter, biaya bahan bakar saja bisa mencapai Rp150 juta hingga Rp300 juta sekali berangkat.
“Belum biaya ABK, logistik, es batu, perawatan kapal. Banyak kapal sekarang memilih sandar daripada rugi di laut,” ungkapnya.
Kondisi ini menjadi ironi di tengah gembar-gembor ketahanan pangan dan sektor kelautan sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Di lapangan, nelayan justru tercekik harga energi yang terus melambung tanpa solusi konkret.
Menanggapi desakan nelayan, Firman Soebagyo mengaku telah melakukan komunikasi intensif dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Namun hingga kini, pemerintah belum juga menghasilkan keputusan final terkait skema penyesuaian harga solar bagi kapal nelayan besar.
“Saya sudah sampaikan langsung. Negara tidak boleh membiarkan nelayan mati usaha hanya karena harga BBM,” tegas Firman.
Ia menyebut rapat koordinasi antara pemerintah, Pertamina, BPH Migas, dan instansi terkait sudah digelar, tetapi hasilnya masih menggantung. Pembahasan baru akan dilanjutkan lagi pekan depan.
Situasi ini memunculkan kritik bahwa pemerintah terkesan lamban membaca ancaman lumpuhnya sektor tangkap nasional. Sebab, kapal-kapal di atas 30 GT selama ini menjadi pemasok utama ikan skala besar untuk kebutuhan nasional maupun industri.
Firman juga menyoroti besarnya disparitas harga antara solar subsidi dan non-subsidi yang kini mencapai belasan ribu rupiah per liter. Selisih harga itu dinilai rawan memicu praktik penyalahgunaan distribusi BBM di lapangan.
“Kalau pengawasannya lemah, penyimpangan pasti terjadi. Aparat dan pemerintah daerah harus serius mengawasi,” tandasnya.
Menurut Firman, solusi terhadap mahalnya solar tidak bisa terus-menerus ditunda dengan alasan konflik global atau mekanisme pasar. Sebab, yang kini dipertaruhkan bukan hanya keuntungan nelayan, tetapi keberlangsungan ekonomi pesisir dan pasokan ikan nasional.
“Kalau kapal-kapal besar berhenti melaut, dampaknya akan panjang. Produksi ikan terganggu, pekerja kehilangan penghasilan, rantai ekonomi pesisir ikut lumpuh,” ujarnya.
Ia memastikan persoalan tersebut akan terus dikawal di Komisi IV DPR RI hingga pemerintah benar-benar mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada nelayan. (*)
