Korpri 54 Tahun: Antara Seremonial dan Tuntutan Pelayanan yang Lebih Manusiawi
Korandiva-BLORA.– Setengah abad lebih Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) berdiri. Namun di Blora, sebagian warga masih berhadapan dengan kenyataan yang sama: prosedur layanan yang berbelit, informasi yang simpang siur, dan keputusan administrasi yang sulit ditebak arahnya. Karena itu, peringatan HUT Korpri ke-54 tahun ini memunculkan satu pertanyaan yang menggantung di ruang publik: kapan aparatur benar-benar mengambil tanggung jawab penuh atas kualitas layanan yang mereka berikan?
Di Kabupaten Blora, peringatan HUT Korpri digelar dengan cukup meriah. Wakil Ketua Korpri Blora, Agus Puji Mulyono, menjelaskan bahwa tema nasional “Bersatu, Berdaulat, Bersama Korpri dalam Mewujudkan Indonesia Maju” menjadi pijakan berbagai kegiatan. Fun Walk, lomba bulu tangkis, tenis meja hingga senam kreasi telah digelar. Puncaknya: upacara besar pada 1 Desember 2025 di Alun-alun Blora.
Namun, di balik panggung seremonial itu, masih berdiri realitas yang tak kalah besar. Instruksi Korpri Pusat agar peringatan tidak berhenti sebagai rutinitas tahunan terdengar kuat. Tetapi di lapangan, warga masih harus mondar-mandir hanya untuk menyelesaikan satu urusan administrasi, menunggu berjam-jam tanpa kepastian, atau menerima jawaban yang berubah-ubah dari petugas yang sama.
Di sinilah HUT Korpri—setidaknya di Blora—berubah menjadi kaca pembesar. Bukan untuk menilai seberapa kompak ASN mengikuti Fun Walk, tetapi seberapa konsisten mereka menjaga standar pelayanan publik. Dorongan peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga perizinan kembali digaungkan. Namun konsistensi di loket, meja, dan ruang tunggu pelayanan itulah yang paling menentukan apakah pesan itu benar-benar hidup.
Tantangan juga datang dari dalam tubuh Korpri sendiri. Budaya saling membiarkan penyimpangan, mutasi dan promosi yang dianggap belum sepenuhnya berbasis kinerja, hingga pola kerja yang masih bergantung pada “kebiasaan lama” menuntut pembenahan serius. Tanpa koreksi internal, slogan pengabdian hanya akan menjadi kalimat indah yang dibacakan setiap tahun.
Padahal peluang perubahan terbuka lebar. Jika momentum ini dijadikan kontrak moral kepada publik, pembenahan dapat dimulai dari langkah sederhana namun nyata: memangkas alur birokrasi layanan, menetapkan standar waktu penyelesaian, memperbaiki mekanisme pengaduan, hingga memperkuat etika pelayanan di unit-unit yang paling sering didatangi warga kecil.
Pada akhirnya, makna peringatan Korpri tidak ditentukan oleh seberapa besar panggung upacara, tetapi oleh sikap ASN ketika berhadapan dengan warga. Seragam dan atribut hanya simbol; yang membangun kepercayaan publik adalah keputusan sehari-hari para aparatur—mempermudah atau mempersulit, menyelesaikan atau menunda, melindungi hak masyarakat atau bersembunyi di balik aturan.
Jika setelah seluruh rangkaian peringatan ditutup tak banyak yang berubah, maka HUT Korpri ke-54 hanya akan tercatat sebagai agenda tahunan yang lewat begitu saja. Tetapi jika ada keberanian kolektif untuk memperbaiki wajah pelayanan, barulah tema besar itu menemukan arti dan Korpri benar-benar memasuki usia kedewasaan birokrasi. (*)
