Korandiva-BLORA.– Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan Bendungan Karangnongko kini telah memasuki tahap ketiga, yaitu proses pembebasan lahan bagi warga terdampak. Proyek ini telah dimulai sejak tahun 2023 dan ditargetkan rampung pada akhir tahun 2026.
Bendungan Karangnongko dibangun di dua wilayah administratif, yakni Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah dan Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Di wilayah Blora sendiri, terdapat lima desa yang terdampak langsung, yaitu Desa Mendenrejo, Ngrawoh, Nginggil, Nglebak, dan Megeri.
Kepala Kantor Pertanahan Blora,
Jaka Pramono, menyampaikan bahwa total lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan bendungan di wilayah Kabupaten Blora mencapai sekitar 390 hektare.
“Seluruh kebutuhan lahan terdiri dari 190 hektare milik masyarakat dan 200 hektare kategori khusus, seperti tanah kas desa (TKD), tanah wakaf, dan lahan Perhutani,” ujar Jaka saat kegiatan sosialisasi, Rabu (30/7/2025).
Jaka menjelaskan bahwa untuk lahan kategori khusus, proses pembebasan sudah diselesaikan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Sementara itu, pembebasan tanah milik warga masyarakat dilakukan melalui tahapan sosialisasi, identifikasi, dan inventarisasi objek, sebelum diberikan ganti rugi.
Dari lima desa terdampak di Blora, Desa Nglebak menjadi wilayah dengan bidang tanah masyarakat terbanyak yang terdampak.
Rinciannya sebagai berikut:
-Desa Mendenrejo: 4,9 Ha (13 bidang)
-Desa Ngrawoh: 46 Ha (285 bidang)
-Desa Nginggil: 31,55 Ha (159 bidang)
-Desa Nglebak: 65,12 Ha (309 bidang)
-Desa Megeri: 36 Ha (138 bidang)
“Total keseluruhan terdapat 905 bidang tanah milik masyarakat yang akan dibayarkan ganti kerugiannya. Kami jadwalkan pembayaran terakhir dilakukan pada pertengahan Desember 2025,” lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Desa Nglebak, Eko Puryono, mengatakan bahwa terdapat sebanyak 236 kepala keluarga (KK) di desanya yang terdampak pembangunan bendungan. Mereka berasal dari tiga dusun, yakni Dusun Nglebak, Ngandong, dan Plumbon.
“Yang paling banyak terdampak dari Dusun Nglebak. Warga telah sepakat sejak awal untuk menerima ganti untung,” ujar Eko Puryono. (*)
