Korandiva – JAKARTA.- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, secara resmi melantik Siswanto, S.Pd., M.H., sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (DPN ADKASI) periode 2025–2030. Pelantikan berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (19/6/2025), dan dihadiri pejabat Kemendagri, para ketua DPRD kabupaten se-Indonesia, serta sejumlah tokoh nasional.
Dalam sambutannya, Mendagri menegaskan pentingnya peran DPRD kabupaten sebagai ujung tombak implementasi kebijakan pusat di daerah. Ia meminta ADKASI menjadi motor penggerak dalam menyerap aspirasi masyarakat sekaligus mendorong kebijakan daerah yang selaras dengan arah strategis nasional.
“DPRD kabupaten harus menjadi mitra strategis dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Perlu sinergi kuat antara pusat dan daerah,” tegas Tito.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan kolaborasi lintas sektor, termasuk dalam penganggaran, pengawasan, dan penyusunan regulasi daerah. Menurut Tito, DPRD perlu mengambil peran aktif dalam mendukung program strategis nasional seperti ketahanan pangan, hilirisasi industri, energi, dan pembangunan SDM.
Tito berharap kepemimpinan baru ADKASI mengedepankan kerja berbasis eksekusi, bukan sekadar wacana. Ia mendorong DPRD kabupaten mempercepat realisasi anggaran, memangkas hambatan perizinan, dan menyelaraskan RPJMD dengan RPJMN.
“Bangun komunikasi intensif dengan kepala daerah dan pemerintah pusat. Jangan terjebak pada konflik kepentingan lokal atau birokrasi lambat,” pesannya kepada para anggota DPRD kabupaten yang hadir.
Siswanto dalam pidatonya menyampaikan komitmennya untuk menjadikan ADKASI sebagai wadah koordinasi dan peningkatan kapasitas legislatif kabupaten. Ia menyatakan siap menjadi mitra konstruktif pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kami akan berperan aktif dalam mencapai pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto. ADKASI siap menjadi jembatan strategis antara pusat dan daerah,” tegas Siswanto, yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Blora.
Lebih lanjut, Siswanto menyampaikan pelantikan ini sebagai momentum konsolidasi nasional DPRD kabupaten untuk memperkuat fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ia menekankan perlunya independensi DPRD dalam menjalankan tugas konstitusional tanpa tekanan politik maupun birokrasi.
“Kami ingin Mendagri menjadi penjaga marwah DPRD. Kelembagaan ini harus kokoh, mandiri, dan berintegritas,” ujarnya.
Sebagai Ketua DPD Partai Golkar Blora, Siswanto juga menegaskan ADKASI akan memperjuangkan penguatan posisi DPRD sebagai mitra sejajar kepala daerah, bukan sebagai subordinat. Menurutnya, DPRD memiliki posisi penting dalam sistem check and balance demokrasi lokal.
“Dalam dinamika pembangunan nasional, DPRD kabupaten harus bertransformasi dari aktor lokal menjadi penggerak pembangunan nasional berbasis aspirasi rakyat,” tutup Siswanto. (*)
