Korandiva – PATI.- Sebanyak 10 posisi eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati hingga kini masih kosong. Untuk sementara, jabatan-jabatan tersebut diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt).
Beberapa jabatan tinggi yang setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) atau kepala dinas yang belum terisi secara definitif antara lain Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).
Selain itu, posisi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades), Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Dinas Arpusda), Direktur RSUD RAA Soewondo, Sekretariat DPRD, serta Staf Ahli juga masih mengalami kekosongan.
“Saat ini, ada sepuluh JPT yang masih kosong,” ujar Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pati, Muh Saiful Ikmal, Pada Selasa (4/2/2025).
Ikmal menjelaskan bahwa kekosongan jabatan ini sudah berlangsung sejak 2022, setelah pejabat sebelumnya memasuki masa pensiun sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, hingga saat ini, posisi tersebut belum diisi secara resmi. Menurutnya, pengisian jabatan yang kosong masih menunggu pelantikan Bupati Pati yang baru.
“Kami belum bisa memastikan kapan proses pengisian jabatan ini akan dilakukan. Saat ini, kami masih menunggu pelantikan Bupati terpilih, karena kebijakan pengisian jabatan berada di tangan Bupati,” jelasnya.
Untuk sementara, beberapa ASN ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas di berbagai OPD. Misalnya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Riyoso, juga menjabat sebagai Plt Kepala DPUPR. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Tulus Budiharjo, merangkap sebagai Plt Kepala Disdikbud Kabupaten Pati. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Teguh Widyatmoko, juga bertindak sebagai Plt Kepala DKP. Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Kabupaten Pati juga ditunjuk sebagai Plt Kepala Dispermades Pati.
Dengan masih banyaknya posisi yang belum terisi, diharapkan setelah pelantikan Bupati baru, segera ada langkah konkret untuk mengisi kekosongan tersebut guna memastikan roda pemerintahan berjalan optimal. (*)
