Koirandiva – PATI.- Ratusan warvga yang menamakan diri sebagai “Aliansi Masyarakat Dengkek Bersatu”, berunjuk rasa mendatangi kantor balai desa setempat, Kamis (9/1/2025). Mereka menduga Kepala Desa Dengkek Moh. Kamjawi melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Dalam aksi damai yang berlangsung dari pukul 08.30 hingga 11.00 WIB itu pengunjuk rasa meminta penjelasan dari beberapa point yang menjadi tuntutannya. Salah satu peserta aksi terlihat membawa spanduk bertuliskan “Wayah e leren pak, rusak nik diterusno”.
Dari keterangan yang dihimpun di lapangan, aksi yang dikoordinir oleh Kunardi itu menyebutkan beberapa tuntutan diantaranya meminta Pemerintah Desa Dengkek lebih transparan terkait pendapatan dan pengelolaan keuangan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes) di Tahun 2023 dan 2024.
Salah satu warga yang turut dalam aksi, Bagas Adi Saputra mengatakan, melalui aksi ini warga menuntut pertanggungjawaban Moh. Kamjawi selaku kepala desa atas material pembangunan pendopo balai desa dan balai kemasyarakatan yang tidak kunjung selesai hingga memasuki Tahun 2025.
“Aksi kali ini bertujuan memberi tahu dinas terkait untuk memeriksa Pemerintah Desa Dengkek atas dugaan tindakan penyelewengan anggaran pembangunan desa,” ujarnya.
“Kita memberikan sinyal kepada instansi yang bersangkutan untuk bersedia memeriksa keuangan Desa Dengkek karena ada dugaan penyelewengan. Selain pembangunan balai desa, ada banyak temuan yang tidak bisa disebutkan satu per satu,” tambahnya.
Keresahan warga Dengkek juga terungkap terkait dugaan penggunaan anggaran dana desa mencapai Rp. 700 juta untuk pembangunan saluran irigasi yang belum rampung.
Dari semua tuntutan, ada yang menarik perhatian dalam aksi ini adalah Kades diminta mengembalikan kewenangan, fungsi dan tupoksi dari perangkat desa sesuai posisinya masing-masing.
Walaupun sempat diguyur hujan, Aliansi Masyarakat Dengkek Bersatu juga menyampaikan bahwa upaya aksi yang dilakukan ini memang bertujuan untuk mengembalikan tata kelola dari pemerintah Desa Dengkek yang akuntabel bersih dari tindakan KKN.
Sementara itu dari semua tuntutan yang disampaikan, warga berharap akan segera dilakukan audit dari kinerja Kepala Desa Dengkek paling lambat satu Minggu setelah aksi ini. Warga juga menyampaikan bahwa jika aksi ini tidak mendapatkan respon maka mereka akan menggelar aksi damai lanjutan di depan kantor Bupati dan DPRD Pati. Dan jika terbukti ditemukan pelanggaran maka akan dibuat surat aduan ke Polresta Pati dan Kejaksaan guna segera dilimpahkan kepada pihak berwajib.
Menyikapi keluhan warganya, Kepala Desa Dengkek berjanji akan segera menyelesaikannya.
“Ya keluhan itu tadi kita sikapi dengan baik akan kita selesaikan semua. Sebetulnya ada semua seperti yang sudah selesai. Tapi diajukan lagi nanti akan diklarifikasi saja,” jelasnya.
Selain perwakilan Aliansi Masyarakat Dengkek Bersatu, aksi yang juga dihadiri oleh Camat Pati, Kasat Intelkam, Danramil, Kapolsek Pati, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa,Kasi Pemerintahan Kecamatan Pati,Ketua BPD Dengkek,dan sejumlah perangkat desa ini berjalan dalam keadaan aman dan kondusif.
Kismanto, salah satu warga Desa Dengkek dan salah satu peserta unjuk rasa menganggap Moh. Kamjawi tidak bisa menjadi teladan bagi warganya karena inventaris motor PCX yang dipakai tidak dipasang plat nomer, kerja ke kantor jarang pakai seragam dan hanya menggunakan sandal slop.
Hal senada disampaikan Kunardi, warga Dengkek yang pada hari itu juga ikut berunjuk rasa mengungkap adanya proyek yang tidak jelas statusnya swakelola atau lelang tender? Menurut pengakuan Kades proyek dipegang oleh pemenang tender CV, tetapi pada papan proyek ditulis swakelola. “Bangunan ini sebenarnya bangunan milik siapa kok warga tidak mbok kasih tau,” ucapnya.
“Sambil audit berjalan, pokoknya kami akan terus bergerak mengadukan ke atas, Anda sudah berjanji berulang kali tapi selalu tidak ada bukti,” tutup Kunardi. (*)
