Korandiva-BLORA.– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi andalan pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah kini menghadapi ujian serius di Kabupaten Blora. Sebanyak 28 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilaporkan tidak beroperasi, terdiri dari 20 dapur berhenti total akibat persoalan administrasi dana dan 8 dapur lainnya disuspend karena tidak memenuhi standar fasilitas lingkungan.
Kondisi tersebut membuat ribuan penerima manfaat untuk sementara kehilangan akses terhadap layanan makanan bergizi yang selama ini menjadi bagian dari program prioritas nasional tersebut.
Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Blora, Artika Diannita, membenarkan bahwa saat ini terdapat 20 dapur yang tidak dapat beroperasi karena masih menunggu pencairan dana melalui mekanisme virtual account (VA).
“20 SPPG berhenti dan 8 suspend,” ungkap Artika kepada wartawan, Senin (8/6/2026).
Menurutnya, penghentian operasional 20 dapur tersebut bukan disebabkan minimnya bahan baku maupun tenaga kerja, melainkan tersendatnya proses administrasi keuangan yang hingga kini belum terselesaikan.
“Sedang dalam proses administrasi menunggu dana VA,” katanya.
Yang menjadi persoalan, tidak ada skema darurat untuk menjamin layanan tetap berjalan. Dapur-dapur SPPG yang masih aktif tidak diperintahkan menggantikan atau menyuplai kebutuhan makanan bagi wilayah yang terdampak penghentian operasional tersebut.
“Tidak ada pengalihan,” tegas Artika.
Akibatnya, ribuan siswa dan penerima manfaat lainnya harus menunggu tanpa kepastian kapan layanan makan bergizi dapat kembali diterima. Hingga kini pengelola juga belum mampu memastikan jadwal operasional kembali bagi 20 dapur yang berhenti.
“Secepatnya, data bisa berubah setiap saat,” ujarnya.
Di tengah persoalan administrasi yang belum selesai, muncul fakta lain yang tak kalah memprihatinkan. Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) telah lebih dulu menjatuhkan sanksi penghentian sementara terhadap 8 dapur SPPG di Blora karena belum memiliki atau belum memenuhi standar Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Temuan tersebut menunjukkan masih adanya persoalan mendasar dalam kesiapan infrastruktur program MBG di lapangan. Demi menjaga mutu pangan, kualitas gizi, serta keamanan konsumsi bagi anak-anak penerima manfaat, BGN memilih menghentikan sementara operasional dapur-dapur tersebut.
Tak hanya dibekukan, penyaluran dana operasional kepada delapan dapur tersebut juga direkomendasikan untuk dihentikan sementara hingga seluruh persyaratan terpenuhi.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar mengenai kesiapan pelaksanaan program MBG di daerah. Di satu sisi pemerintah menargetkan percepatan pemenuhan gizi masyarakat, namun di sisi lain persoalan administrasi dan kelengkapan fasilitas dasar justru menyebabkan layanan terhenti.
Jika tidak segera diselesaikan, program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut dikhawatirkan kehilangan momentum dan kepercayaan publik. Sebab yang paling merasakan dampaknya bukan birokrasi maupun pengelola, melainkan anak-anak dan masyarakat penerima manfaat yang mendadak kehilangan hak atas layanan makan bergizi yang telah dijanjikan.
Daftar 8 Dapur SPPG yang Disuspend BGN:
1. SPPG Blora Jati Gabusan
2. SPPG Blora Blora Kamolan
3. SPPG Blora Jati Doplang
4. SPPG Blora Banjarejo Sidomulyo
5. SPPG Blora Jepon Tempellemahbang 2
6. SPPG Blora Jati Tobo
7. SPPG Blora Jati Gabusan 2
8. SPPG Blora Tunjungan Tamanrejo. (*)
