Korandiva-BLORA.- Aksi tak terkontrol seorang oknum organisasi masyarakat di Kabupaten Blora memicu kegaduhan publik. Seorang pria bernama Sunoto, yang menjabat sebagai Ketua PAC GRIB Jaya Randublatung, terekam memaki-maki sambil menyebut nama Prabowo Subianto di sebuah kafe wilayah Kecamatan Sambong.
Video insiden tersebut cepat menyebar di media sosial dan memantik reaksi luas. Dalam rekaman, Sunoto tampak emosi dan mengeluarkan kata-kata kasar saat berada di lokasi hiburan.
Menanggapi hal itu, DPC GRIB Jaya Blora langsung mengambil langkah tegas. Ketua DPC, Dwi Djatmiko, memastikan Sunoto telah diberhentikan dari kepengurusan.
“Per 7 April sudah saya nonaktifkan. KTA, atribut, hingga fasilitas mobilisasi juga sudah kami tarik,” tegasnya, Kamis (9/4/2026).
Peristiwa itu sendiri terjadi pada Sabtu malam (4/4/2026). Berdasarkan keterangan internal organisasi, Sunoto diduga sudah dalam kondisi terpengaruh alkohol sejak berangkat dari Randublatung, bahkan sempat menambah konsumsi minuman keras di Cepu sebelum tiba di lokasi.
Sesampainya di kafe, situasi memanas. Sunoto disebut meminta fasilitas “free room” namun ditolak, yang kemudian memicu kemarahan dan aksi verbal tak terkendali.
“Intinya datang dalam kondisi mabuk, minta fasilitas, tidak dikasih, lalu terjadi keributan,” ungkap Dwi.
Meski tidak menimbulkan kerugian materiil, dampak sosial dari insiden ini dinilai serius. Video yang beredar memperlihatkan ucapan-ucapan yang menantang, termasuk menyeret nama tokoh nasional.
DPC GRIB Jaya Blora pun tak menutup mata. Mereka mengakui bahwa kondisi mabuk menjadi faktor utama lepasnya kontrol ucapan.
Namun publik menilai alasan tersebut tak cukup meredam kritik. Pasalnya, perilaku oknum ormas di ruang publik kembali dipertanyakan, terutama terkait disiplin dan tanggung jawab moral anggotanya.
Dwi menyatakan pihaknya telah menyampaikan permintaan maaf kepada aparat penegak hukum, termasuk Kapolres, atas kegaduhan yang terjadi.
“Kami minta maaf. Ini kelalaian anggota kami dalam kondisi tidak sadar,” ujarnya.
Meski telah dicopot, hubungan personal antara Dwi dan Sunoto disebut tetap baik. Bahkan, proses pemberhentian dilakukan secara langsung di hadapan keluarga yang bersangkutan.
Namun langkah organisasi ini juga dibaca sebagai upaya meredam krisis citra. Di tengah sorotan publik, tindakan cepat menjadi pilihan untuk menjaga reputasi.
Kasus ini kembali menegaskan satu hal: persoalan klasik ormas bukan hanya soal struktur, tetapi juga kontrol terhadap perilaku anggotanya di lapangan.
Jika tidak dibenahi serius, kejadian serupa bukan tidak mungkin akan terus berulang—dan setiap kali itu terjadi, kepercayaan publik kembali dipertaruhkan. (*)
