Korandiva—BLORA.- Gelombang kekecewaan petani tebu akhirnya meledak di jalanan. Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, dihadang langsung oleh petani saat rombongannya menuju PT Gendhis Multi Manis (GMM) di Blora, Jawa Tengah.
Aksi spontan ini menjadi puncak kemarahan ribuan petani yang sebelumnya turun ke jalan menuntut kejelasan nasib panen tebu mereka, menyusul mandeknya operasional pabrik gula GMM yang tak kunjung beroperasi menjelang musim giling 2026.
Dalam video yang viral, petani menghadang kendaraan sambil membentangkan spanduk tuntutan. Mereka mendesak dialog terbuka dan solusi konkret, bukan sekadar janji. Situasi ini memperlihatkan betapa gentingnya kondisi di lapangan—petani dihadapkan pada ancaman gagal jual hasil panen.
Di hadapan tekanan tersebut, Ahmad Rizal akhirnya angkat bicara. Ia mengakui perlunya pembenahan mendasar pada pabrik, termasuk penggantian mesin yang selama ini dinilai tidak sesuai peruntukan.
“Mesin akan diganti menjadi khusus penggilingan tebu, bukan rafinasi,” ujarnya. Namun pernyataan ini justru memunculkan pertanyaan baru: mengapa kesalahan fundamental itu baru diperbaiki setelah krisis terjadi?
Sebagai langkah darurat, Bulog berjanji menyerap seluruh hasil tebu petani Blora dan menyalurkannya ke empat pabrik gula BUMN di Jawa Tengah. Skema ini disebut sebagai solusi sementara sembari menunggu perbaikan GMM rampung.
Di sisi lain, perombakan besar juga disiapkan. Manajemen pabrik akan diganti, dengan klaim melibatkan tenaga lokal. Janji ini terdengar normatif di tengah tuntutan petani akan perubahan nyata, bukan sekadar restrukturisasi di atas kertas.
Tak kalah penting, nasib pekerja pabrik turut menjadi sorotan. Bulog memastikan tidak akan ada PHK selama masa perbaikan. Para pekerja disebut akan dialihkan sementara ke unit usaha Bulog di wilayah Jateng-DIY.
Meski demikian, publik masih menunggu bukti konkret dari seluruh komitmen tersebut. Sebab bagi petani, waktu bukan sekadar angka—setiap hari keterlambatan berarti kerugian nyata di ladang.
Peristiwa penghadangan ini menjadi alarm keras: tata kelola industri gula, khususnya di GMM, tak lagi bisa ditambal dengan janji. Tanpa langkah cepat dan transparan, krisis kepercayaan petani berpotensi berubah menjadi gejolak yang lebih luas. (*)
