Korandiva-BLORA.– Gelombang kemarahan petani tebu tak lagi terbendung. Ribuan petani yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Kabupaten Blora, turun ke jalan dalam aksi besar-besaran yang mengguncang kota, Kamis (2/4).
Iring-iringan panjang bak “konvoi perlawanan” memenuhi akses menuju pusat kota. Sedikitnya 180 truk pengangkut tebu, 7 bus, 2 pikap, puluhan mobil pribadi, serta 3 traktor (jonder) lengkap dengan sound horeg dan poster tuntutan, bergerak serempak menuju Alun-Alun Blora. Warga di sepanjang jalan dibuat heboh oleh aksi yang jarang terjadi dalam skala sebesar ini.
Dalam orasinya, Ketua DPC APTRI Blora, Sunoto, melontarkan tuntutan keras kepada manajemen PT Gendhis Multi Manis (GMM). Ia mendesak agar perbaikan boiler segera dilakukan serta meminta adanya pergantian manajemen yang dinilai gagal dan tidak profesional.
“Petani tidak bisa terus menjadi korban. Kami menanam di lahan hingga 5.000 hektare, tapi hasilnya justru merugi,” tegasnya.
Masalah bermula saat pabrik gula GMM berhenti beroperasi di tengah musim giling 2025 dengan alasan kerusakan mesin boiler. Dampaknya fatal. Tebu petani terpaksa dialihkan ke pabrik lain seperti PG Trangkil dan PG KTM Lamongan.
Alih distribusi itu bukan solusi, melainkan sumber masalah baru. Biaya transportasi membengkak, waktu pengiriman molor, dan ironisnya—tidak semua tebu terserap. Kerugian pun membengkak hingga miliaran rupiah. Sementara sebagian besar petani diketahui menanggung beban modal dari pinjaman bank.
Pemerintah Kabupaten Blora melalui Sekretaris Daerah, Komang Gede Irawadi, menerima seluruh aspirasi petani dan berjanji akan meneruskannya ke Perum Bulog serta pemerintah pusat.
Harapannya, ada langkah konkret mengingat gula menjadi bagian penting dari program ketahanan pangan nasional.
Namun di tengah panasnya tuntutan rakyat, satu hal justru mencolok: nihilnya kehadiran wakil rakyat. Tak satu pun anggota DPRD Blora tampak di lokasi aksi.
Situasi ini memunculkan pertanyaan tajam: di mana suara wakil rakyat saat petani berjuang mempertahankan hidupnya?
Aksi damai ini bukan sekadar unjuk rasa. Ini adalah peringatan keras—bahwa ketika kebijakan dan pengelolaan gagal, rakyat kecil dipaksa menanggung beban paling berat. Dan ketika mereka bersuara, diamnya para pemegang mandat justru menjadi ironi yang sulit diterima. (*)
