Ribuan Petani Kepung Alun-alun Blora, Tagih Janji Operasional PG GMM: Ultimatum 10 April atau Bergerak ke Jakarta
Korandiva-BLORA.— Kesabaran petani tebu di Blora tampaknya telah mencapai batas. Sekitar 2.000 petani yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Kabupaten Blora turun ke jalan, Kamis (2/4/2026), mengepung Alun-alun Blora dalam aksi damai yang sarat tekanan politik.
Mereka datang bukan sekadar menyuarakan aspirasi, melainkan menagih janji yang hingga kini tak kunjung ditepati: kepastian operasional Pabrik Gula Gendhis Multi Manis (PG GMM), anak perusahaan Perum BULOG, yang mati suri sejak 2025 akibat kerusakan mesin boiler.
Dengan iring-iringan sekitar 193 truk bermuatan tebu—simbol kegelisahan sekaligus ancaman kerugian—massa menyuarakan kekecewaan terhadap pemerintah pusat. Bendera Merah Putih berkibar di antara batang tebu yang mengering, seolah menegaskan bahwa persoalan ini bukan lagi sekadar urusan teknis, melainkan menyangkut nasib ribuan keluarga petani.
Ketua DPC APTRI Blora, Sunoto, secara terbuka melontarkan ultimatum keras kepada Direktur Utama BULOG dan Presiden Prabowo Subianto.
“Ini bukan lagi sekadar aspirasi. Ini penagihan janji. Yang bisa menjawab hanya Dirut BULOG dan Presiden,” tegasnya.
Tiga tuntutan dilayangkan tanpa kompromi: perbaikan total mesin pabrik agar bisa giling pada musim 2026, perombakan manajemen dengan tenaga profesional, serta opsi terakhir—menyerahkan pengelolaan kepada pihak yang dinilai lebih kompeten jika BULOG dianggap gagal.
Di balik tuntutan itu, tersimpan kerugian yang tak kecil. Sedikitnya 5.000 hektare tebu tahun lalu tak terserap, dengan estimasi kerugian mencapai Rp100 miliar. Tahun ini, ancaman kerugian yang lebih besar sudah di depan mata, sementara tebu petani telah siap ditebang tanpa kepastian pembeli.
“Kalau tahun ini tidak giling lagi, kerugian akan berlipat. Petani sudah di ujung tanduk,” kata Sunoto.
Kondisi ini memaksa petani mencari jalan keluar sendiri dengan mengirim hasil panen ke luar daerah, seperti Ngawi dan Trangkil, Pati. Namun langkah itu hanya solusi sementara yang justru menambah biaya distribusi dan menggerus keuntungan petani.
Ironisnya, PG GMM yang sejak awal digadang-gadang sebagai tulang punggung ekonomi Blora kini justru menjadi simbol kegagalan pengelolaan. Pabrik yang dibangun untuk kesejahteraan rakyat lokal itu kini terbengkalai, meninggalkan beban ekonomi yang kian berat.
“Kalau pabrik ini tidak bisa dijalankan, artinya kita gagal menjaga amanah,” ujar Sunoto.
Pemerintah Kabupaten Blora melalui Sekretaris Daerah Komang Gede Irawadi hanya bisa berjanji akan meneruskan tuntutan ke pemerintah pusat. Respons normatif ini belum menjawab kegelisahan petani yang menuntut kepastian konkret, bukan sekadar disposisi administratif.
Aksi yang berlangsung selama dua jam itu berakhir tertib. Namun pesan yang ditinggalkan jelas: waktu hampir habis.
Petani memberi tenggat hingga 10 April 2026. Jika tak ada jawaban, gelombang aksi yang lebih besar siap digelar—dengan Jakarta sebagai tujuan berikutnya.
Blora kini menunggu. Antara janji yang ditepati, atau kemarahan petani yang tak lagi bisa dibendung. (*)
