Korandiva-BLORA.– Masyarakat Pengawas Keuangan Negara (MPKN) mencium adanya dugaan aliran dana tak jelas dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Blora. Lembaga ini mengungkap adanya permainan uang dalam jumlah besar yang melibatkan sejumlah pihak.
Ketua MPKN Fuad Musofa mengungkapkan, hasil investigasi timnya di lapangan menemukan sedikitnya dua modus dugaan penyimpangan dalam program tersebut.
“Dari hasil penelusuran kami, ada dua modus yang teridentifikasi,” ujar Fuad, Rabu (15/10/2025).
Modus pertama, adanya setoran yang diminta oknum Badan Gizi NASIONAL (BGN) kepada pengelola dapur MBG. Dapur yang menolak menyetor, disebutkan mendapat ancaman akan ditutup.
Modus kedua, adanya dugaan aliran dana dari dapur MBG yang gagal atau belum berizin kepada pihak tertentu, agar dapur berizin yang sudah berjalan ditutup dan diganti.
“Kami mendengar ada aliran sekitar Rp150 juta, bahkan ditambah Rp100 juta jika dapur benar-benar ditutup dan diganti pihak lain,” ungkap Fuad.
Menindaklanjuti temuan tersebut, MPKN akan segera berkoordinasi dengan Satgas BGN Kabupaten Blora untuk memastikan kebenaran informasi dan mendorong perbaikan sistem pengawasan.
“Kami berharap Satgas BGN Blora menindaklanjuti temuan ini agar tidak ada lagi ancaman atau kompetisi antardapur yang didasari kebencian, bukan pada kualitas pelayanan,” tegasnya.
Selain dua temuan itu, MPKN juga mencatat adanya indikasi keterlibatan anggota DPRD Blora dalam pengelolaan beberapa dapur MBG. Dugaan tersebut termasuk pengelolaan yang dilakukan langsung maupun atas nama keluarga atau tim sukses.
Fuad menegaskan, keterlibatan anggota dewan dalam proyek semacam ini merupakan pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib DPRD, karena menimbulkan potensi konflik kepentingan.
“Secara aturan, anggota dewan dilarang merangkap profesi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Apalagi program MBG bertujuan menumbuhkan ekonomi masyarakat, bukan memperkaya elit politik yang sudah mendapat tunjangan besar,” pungkas Fuad. (*)
