Korandiva-BLORA.— Forum Pro Demokrasi dan Investasi Blora melalui tokohnya, Eko Budi Kasmijan, telah mengirimkan surat aspirasi nasional kepada sejumlah pejabat dan lembaga tinggi negara. Surat-surat tersebut mengangkat harapan dan kegelisahan masyarakat Desa Andongrejo, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, atas proses demokrasi di tingkat desa yang dinilai masih jauh dari ideal.
Surat berjudul Laporan Harapan Demokrasi Bersih di Desa Andongrejo itu disampaikan kepada:
- Wakil Presiden Republik Indonesia
- Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia
- Ketua Komisi II DPR RI
- Ketua KPU RI
- Ketua Bawaslu RI
- Ketua KPK RI
- Gubernur Jawa Tengah
- Bupati Blora
Dalam surat tersebut, masyarakat menyampaikan aspirasi terkait masih adanya indikasi praktik politik uang (money politics) dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang dianggap mencederai nilai-nilai demokrasi, menghambat lahirnya pemimpin visioner, serta merusak sendi-sendi sosial desa.
“Desa kami ingin menjadi desa yang mandiri, produktif, dan berbudaya kuat. Tapi jika pemimpin kami lahir dari proses yang transaksional, maka nilai-nilai itu sulit dibangun,” ujar Eko Budi Kasmijan.
Forum menyampaikan beberapa harapan dan rekomendasi, di antaranya:
- Regulasi yang lebih ketat untuk mencegah praktik politik uang di Pilkades.
- Perlindungan bagi pemilih agar bebas dari tekanan atau iming-iming material.
- Pembinaan politik bagi calon kepala desa dan masyarakat.
- Insentif bagi desa yang berhasil menyelenggarakan Pilkades bersih.
“Desa Andongrejo siap menjadi desa percontohan demokrasi bersih. Kami butuh dukungan nyata dari pemerintah pusat dan daerah,” lanjut Eko.
Langkah pengiriman surat ini menjadi bagian dari gerakan moral dan demokratisasi yang diusung Forum Pro Demokrasi dan Investasi Blora. Tidak sekadar mengkritisi, forum ini juga menawarkan solusi dan komitmen untuk membangun desa yang demokratis dan bermartabat. (*)
