Korandiva – BLORA.- Pemerintah Kabupaten Blora mengambil langkah serius dalam mewujudkan kawasan industri dengan mempersiapkan lahan dan membentuk kelompok kerja (Pokja) khusus. Langkah ini diambil untuk mengatasi hambatan utama yang selama ini menghalangi masuknya investasi ke daerah tersebut, yakni keterbatasan lahan.
Bupati Blora, Arief Rohman, menjelaskan bahwa sekitar separuh wilayah Blora merupakan kawasan hutan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam penyediaan lahan untuk kawasan industri. Karena itu, Pemkab saat ini tengah menjajaki kemungkinan kerja sama dengan Perhutani.
“Lahan kita ini sebagian besar berupa kawasan hutan. Kami sedang bahas kemungkinan kerja sama dengan Perhutani agar kawas-an tersebut bisa dimanfaatkan secara legal dan terencana,” ujarnya, Rabu sore (16/4/2025).
Menurut Arief, kawasan industri harus dibangun di atas lahan yang memiliki izin legal, bebas dari konflik, serta ditawarkan dengan harga yang rasional agar menarik bagi investor.
“Tujuannya agar tidak menyulitkan investor dalam proses perizinan maupun pembebasan lahan. Justru kita harus memudahkan,” lanjutnya.
Langkah pembentukan Pokja Kawasan Industri ini juga merupakan tindak lanjut dari masukan berbagai pihak, termasuk Himpu-nan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Blora.
Ketua KADIN Blora, Siswanto, menyambut baik rencana tersebut. Menurutnya, keberadaan kawasan industri sangat penting agar para investor tidak harus berhadapan dengan proses perizinan dan pembebasan lahan yang terpisah-pisah.
“Selama ini, tanpa kawasan industri, pengadaan lahan dan perizinan cenderung tersebar di banyak titik, sehingga memperlambat proses investasi,” kata Siswanto, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Blora.
Siswanto juga menyampaikan bahwa konsep kawasan industri ini akan dikembangkan berdampingan dengan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang sebelumnya telah dirancang.
Ia menilai bahwa KPI belum mampu mendongkrak nilai investasi secara optimal, sehingga diperlukan terobosan baru yang lebih progresif.
“Kita apresiasi langkah Bupati yang memberi ruang bagi pembentukan Pokja ini. Harapannya ada tim yang fokus mengawal dari hulu ke hilir,” ucapnya. (*)
