Korandiva – JAKARTA.- Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah untuk tidak menambah atau melantik jajaran staf khusus kementerian saat kebijakan efisiensi anggaran yang dilakoni pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.
Said berharap seluruh menteri dapat bersikap legawa dengan menahan diri tidak melantik staf khusus ketika pemerintah memutuskan menghemat pengeluaran atau belanja.
“Harapan saya ketika efisiensi dilakukan, sedemikian rupa, mohon dengan segala kerendahan hati, pemerintah bisa setidaknya mengerem stafsus yang ada,” kata Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2/2025).
Lebih lanjut, Said menilai pemberhentian penambahan staf khusus kementerian juga agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat. “Supaya di publik juga elok,” ujar dia yang juga Ketua DPP PDIP itu.
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan melantik selebritas Deddy Corbuzier menjadi Staf Khusus Menhan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik, Selasa (11/2) pagi.
Selain Deddy, pada Selasa pagi lalu, Menhan Sjafrie Samsoeddin juga melantik empat sosok lain menjadi stafsus menhan dan satu orang jadi asisten khusus.
Karo Infohan Kemhan Brigjen Frega Wenas mengatakan Deddy dilantik karena punya kepakaran di bidang komunikasi dan jangkauan (engagement) media sosial yang luas Hal tersebut dinilai jadi nilai plus untuk membantu sosialisasi kebijakan pertahanan nasional.
Adapun, pelantikan itu dilakukan saat Presiden Prabowo Subianto memangkas besar-besaran pos APBN 2025.
Pemangkasan tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan Prabowo pada 22 Januari. Prabowo ingin APBN tahun ini hemat Rp 306,69 triliun.
Dua hari berselang, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan Surat Nomor S-37/MK.02/2025. Surat itu merinci 16 pos belanja yang harus dihemat pimpinan di Kabinet Merah Putih senilai Rp 256,1 triliun. (*)
