Korandiva – PATI.- Puluhan guru honorer di Kabupaten Pati mendatangi gedung DPRD untuk mengadukan sejumlah permasalahan yang mereka hadapi. Mereka menyoroti dugaan adanya data ‘siluman' dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) serta meminta kejelasan terkait status mereka setelah tidak lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Rombongan guru honorer yang tergabung dalam Forum Guru Honorer Kabupaten Pati tiba di gedung DPRD sekitar pukul 09.00 WIB. Mereka disambut oleh anggota Komisi A dan Komisi D DPRD Pati untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Ketua Forum Guru Honorer Pati, Anggita Egi Ayu Hapsari, mengungkapkan bahwa kedatangan mereka bertujuan untuk meminta kejelasan mengenai nasib guru honorer yang gagal dalam seleksi PPPK. Selain itu, mereka mempertanyakan adanya dugaan data ‘siluman' dalam Dapodik yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati.
Menurut Anggita, ribuan guru honorer di Pati belum terdaftar dalam Dapodik, padahal keberadaan mereka nyata dan telah lama mengabdi di sekolah-sekolah. Ia mencatat bahwa setiap kecamatan terdapat sekitar 500 guru honorer yang belum masuk ke dalam sistem tersebut.
“Banyak guru honorer yang belum bisa masuk Dapodik dan mendaftarkan formasi masing-masing. Padahal, Dapodik telah ditutup sejak 2022, yang berarti tidak ada lagi pendaftaran baru. Namun, kenyataannya masih ada guru honorer yang bisa masuk dalam sistem dan bahkan mendaftar PPPK,” ujar Anggita kepada wartawan di ruang paripurna DPRD Pati, Kamis (6/2/2025).
Anggita juga menyoroti adanya oknum yang diduga bisa memasukkan guru honorer ke dalam Dapodik dengan imbalan sejumlah uang.
“Saya pernah mencari tahu informasi mengenai orang dalam yang bisa membantu memasukkan guru honorer ke Dapodik. Saya diminta membayar Rp 3 juta, bahkan sempat menawar Rp 1 juta, tetapi tetap tidak bisa,” ungkapnya.
Menanggapi aduan para guru honorer, Ketua Komisi D DPRD Pati, Bandang Teguh Waluyo, menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk menyelidiki dugaan penyimpangan ini.
“Kami akan mendalami masalah ini dengan Dinas Pendidikan. Siapa oknum yang bermain, bagaimana mekanismenya, dan siapa saja yang terlibat, karena seharusnya Dapodik sudah ditutup sejak 2022,” tegas Bandang.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati, Tulus Budiharjo, menegaskan bahwa pihaknya akan mengecek kembali informasi terkait dugaan data siluman tersebut.
“Data yang kami terima hanya berupa angka-angka, tidak ada identitas by name dan by address. Kami akan melakukan pengecekan dan klarifikasi lebih lanjut untuk mengetahui siapa yang menginput data tersebut dan atas perintah siapa,” ujar Tulus.
Para guru honorer berharap agar Dapodik kembali dibuka untuk guru-guru yang telah mengabdi lebih dari dua tahun. Mereka juga meminta agar hasil seleksi PPPK dapat dipertimbangkan secara lebih transparan, termasuk dalam hal penggajian dan penempatan sesuai dengan formasi yang tersedia.
“Kami berharap pemerintah membuka kembali Dapodik agar teman-teman yang sudah mengajar lebih dari dua tahun bisa terdaftar. Selain itu, kami ingin kepastian mengenai formasi dan gaji bagi guru yang lolos PPPK,” pungkas Anggita.
Dengan adanya perhatian dari DPRD dan Dinas Pendidikan, para guru honorer berharap masalah ini segera menemukan solusi yang adil dan transparan. (*)
