BLORA.-
Acara Forum Grup Discussion (FGD) Coorporate Social and Responsibility (CSR) perusahaan di Blora yang dilaksanakan di Gedung Bapedda, Rabu (21/12/2022), memunculkan kekecewaan publik.
Hal itu disampaikan juru bicara LSM Pemantau Keuangan Negara ( PKN), Seno Margo Utomo. Pihaknya menyatakan kecewa karena realisasi CSR jauh dari potensi maupun ekspektasi publik. Selain itu CSR hanya didominasi oleh charity atau pemberian bukan pemberdayaan sehingga tidak membantu permasalahan di Blora.
“Potensi CSR 2022 yang muncul dalam FGD CSR di bulan Maret 2022 sebesar 41 miliar tetapi angka realisasi 1,9 milyar. Jauh dari ekspektasi publik, dan kami memberikan penilaian terhadap perusahaan pemberi CSR adalah tidak bertanggungjawab,” tegas Seno.
Krisna, direktur PT GMM (Gendhis Multi Manis) selaku sekretaris Forum Pelaksana TSP (Tanggungjawab Sosial Perusahaan) menyampaikan, realisasi CSR Tahun 2022 hanya 1,9 milyar. Dan, dari sekian puluh perusahaan hanya 11 yang memberi laporan CSR.
“Pertamina EP Cepu dan ExxonMobil hanya memberikan jumlah kegiatan, tanpa mencantumkan berapa jumlah angka CSR,” ujarnya.
Sementara itu Bupati Blora, Arief Rohman dalam sambutan singkatnya memberikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada perusahaan pemberi CSR.
“Saya mengucapkan apresiasi dan terimakasih kepada perusahaan yang telah memberikan CSR. Kedepan saya berharap CSR lebih diarahkan pada kegiatan pemberdayaan, selain untuk kegiatan termasuk hiburan di HUT Blora,” ujar Bupati.
Sekda Blora Komang Irawadi, dalam forum tanya jawab sepakat atas masukan dan mohon keterlibatan elemen masyarakat dalam perencanaan CSR selain Bappeda.
“BUMD Blora harus memberi contoh dan menyampaikan CSR secara terbuka. Kalau belum habis segera sampaikan ke Forum Sosial Perusahaan. Selain itu, skema pengelolaan CSR lebih susah jika harus masuk DPA APBD. Dan lebih simple jika skema CSR dikelola forum,” ujarnya.
Sementara itu juru bicara EMCL Rexy Mawardijaya kepada wartawan mengatakan, bahwa EMCL terus mendukung Pemerintah Kabupaten Blora dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui berbagai Program Pengembangan Masyarakat (PPM) yang dalam pelaksanaannya bermitra dengan lembaga nirlaba yang memiliki kompetensi di bidangnya.
“Tentunya PPM tersebut telah disetujui oleh SKK Migas dan dalam pelaksanaanya berkoordinasi serta bersinergi dengan pemerintah terkait untuk menghasilkan manfaat yang berkelanjutan,” ujarnya, Kamis (22/12/2022).
