BLORA.-
Demonstrasi jilid empat dugaan kasus jual beli jabatan perangkat desa (Perades) di Blora kembali digelar oleh Lembaga Pemantau Keuangan Negara (PKN) bersana Calon Perangkat Gagal (Capraga) Blora, dan kali ini mendapat dukungan dari organisasi massa yang dikenal dengan seragam loreng-orange, yaitu Pemuda Pancasila di Blora.
Ratusan massa pada Selasa (2/8/2022) bergerak dari Alon-alon Blora menuju Jalan Pemuda, tepatnya di depan Kantor Bupati Blora dengan kawalan dari Patwal Polantas Blora dan aparat dari Polres Blora. Dari atas truk komando, Ketua MPC Pemuda Pancasila Blora, Munaji dan Ketua LSM PKN Blora, Sukisman berorasi menuntut dibongkarnya kasus Perades di Blora.
Sementara di saat yang sama, peserta demo yang berseragam loreng orange khas Pemuda Pancasila menenteng spanduk dan banner bertuliskan “Tangkap Dalange, Ora Wayange Thok” artinya tangkap dalang (aktor) kecurangan seleksi Perades, bukan wayangnya saja.
“Kami meminta kepada Aparat Penegak Hukum untuk melakukan penyelidikan yang profesional. Tangkap dalangnya atau otak dari kecurangan seleksi Perades ini, jangan hanya kepala desanya saja. Ini kasus besar, dugaan Tipikor besar yang mencapai ratusan milyar rupiah,” ungkap Sukisman, Ketua PKN Blora.
*Siapkan Ratusan Saksi
Sementara itu Seno Margo Utomo, Juru Bicara PKN mengungkapkan bahwa PKN tidak main-main dalam mengawal kasus kecurangan seleksi Perades di Blora ini, dirinya juga telah menyiapkan ratusan saksi-saksi disertai alat bukti dan barang bukti, termasuk rekaman video dan suara, untuk membongkar kasus yang disebutnya megakorupsi ini.
“Kami sudah siapkan segalanya, nanti akan kami siapkan ratusan saksi, disertai alat bukti dan barang bukti, yang kami kumpulkan dari peserta yang gagal, termasuk dari kades-kades yang merasa dirugikan dengan adanya kasus ini. Mereka sadar, mereka hanya sebagai wayang, semua ada dalang yang mengaturnya, kami akan minta mereka buka-bukaan!” tandas Seno dalam orasinya.
Mantan anggota DPRD Blora dari PKS ini juga mengungkapkan aliran dana-dana yang disimpan di rekening di beberapa nama dan disimpan di Perbankan, seperti di Klaten, Semarang dan Blora. Seno bahkan menyebut satu nama Ketua Partai di Blora, turut terlibat dalam kasus itu, meminta APH untuk mengejar informasi terse-but, meskipun Seno mengakui belum memiliki bukti atas dugaan tersebut.
“Rekening gendut itu disimpan oleh beberapa nama, di beberapa rekening yang tersebar di Klaten, Semarang dan Blora, kami minta APH menelusuri ini, bisa digali pada puluhan Kades yang beberapa sudah mengaku pada kami, kemudian perlu diperiksa koordinator yang terlibat, salah satunya adalah Bambang AW, salah satu Ketua Partai di Blora,” ungkapnya.
Di saat yang sama turut hadir perwakilan Calon Perangkat Desa yang gagal dari Kabupaten Pati, yang juga tengah memperjuangkan nasibnya yang merasa dicurangi. Dalam orasinya dia mengapresiasi dukungan dari Ormas Pemuda Pancasila, dan berharap langkah Ketua Pemuda Pancasila Blora, bisa diikuti oleh jajaran MPC Pemuda Pancasila di Pati.
Kordinator Capraga Pati Chundori mengatakan, dirinya hadir dalam demo perades di Blora karena merasa sehati sepikiran dengan PKN terkait kasus perades.
“Di pati terjadi hal yang sama, Mas. Bahkan nilai jual beli jabatan di Pati mencapai ratusan juta perjabatan perangkat,” kata Chundori di depan awak media.
Sementara itu, ketua Capraga Blora, Budi Is-mail berharap kasus kecurangan pengisian perangkat desa terungkap. Budi mengaku pernah akan dibungkam dengan uang agar berhenti mengusut kecurangan tes perangkat desa.
“Kami bangkit untuk membongkar kecurangan perades. Kami pernah ditawar Rp 150 juta untuk tidak melanjutkan gerakan ini, ada dari oknum-oknum dibalik pengisian,” ungkapnya. (*)
