BLORA.-
Bertempat di Lantai 2 Gedung BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Blora, STTR Cepu, Senin (30/05/2022) menggelar Sosialisasi Bea Siswa dan Desk Pelaksanaan Program.
Ketua STTR Cepu, Ir. Sarjono. M. Eng, kepada wartawan mengatakan, sesuai undangan yang diberikan oleh BAPPEDA, STTR Cepu melakukan sosialisasi bea siswa dan Desk Pelaksanaan Program, yaitu 1 Perangkat Daerah 1 desa dampingan STTR Cepu.
“STTR Cepu akan memberikan beasiswa terhadap mahasiswa baru yang berasal dari 12 desa dampingan, bekerjasama dengan Pemkab Blora dalam rangka sesarengan mbangun Blora,” ungkapnya.
Hadir pada kegiatan tersebut antara lain Kepala Bappeda Kabupaten Blora, A Mahbub Djunaidi, S. Pd, M, Si, Kepala Dinas Sosial, Ketua Tim Gerakan Sesarengan Ngopeni Kadang Kekurangan diantaranya dari RSUD R. Soeprapto Cepu, DPMPTSP Kabupaten Blora, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Blora, Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Blora, Kepala Satpol PP Kabupaten Blora, Camat Sambong, Camat Randublatung, Camat Kedungtuban, Camat Jati, dan Camat Blora.
Sedangkan dari 12 desa/kelurahan Dampingan STTR yang juga hadir diantaranya Kelurahan Tambakromo (Kecamatan Cepu), Desa Bleboh (Kecamatan Jiken), Kelurahan Kunden dan Desa Jepangrejo, serta Kelurahan Bangkle (Kecamatan Blora), Desa Ledok (Kecamatan Sambong), Kelurahan Wulung (Kecamatan Randublatung), Desa Kedungtuban (Kecamatan Kedungtuban), Desa Jomblang (Kecamatan Jepon), Desa Doplang (Kecamatan Jati), Desa Sukorejo (Kecamatan Tunjungan), dan Desa Sendangwungu (Kecamatan Banjarejo).
Pada kesempatan itu, Ketua STTR Cepu, Ir. Sarjono, M. Eng hadir bersama Tenaga Pendamping dari STTR Cepu diantaranya, Ali Achmadi ST, MT dan Suluh Jatmiko, ST, MT.
Terkait desk program satu perangkat daerah, dan satu desa dampingan STTR Cepu, oleh Ketua STTR Cepu, Ir. Sarjono, M. Eng dijelaskan, bahwa kegiatan ini untuk memonitoring hasil monev yang telah dilakukkan terhadap 12 desa dampingan.
“Tujuannya untuk memetakan dan menggali potensi desa dampingan, sehingga bisa diupayakan OPD pendamping untuk intervensi kegiatan yang menunjang potensi desa tersebut, agar dapat memberdayakan masyarakat dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat,” pungkasnya. (*)
