Ditolak Warga, Pelantikan Sekdes Nglobo Ditunda

“Alasan penolakan dari warga lantaran Siti Rubiatun yang dulunya menjabat sebagai Kepala Urusan (Kaur) Keuangan dinilai tidak transparan,” ujar Mulyono Trunokusuma (78), tokoh masyarakat Desa Nglobo.


ratusan warga masyarakat Desa Nglobo Kecamatan , Kabupaten , Sabtu (19/03/22) nggeruduk balai desa. Mereka secara tegas menolak Siti Rubiatun sebagai Sekdes.

“Pokoknya jangan Atun”. “Atun jangan dilantik”, begitu kalimat ungkapan yang disampaikan sebagian besar warga Desa Nglobo.

Adit, salah satu warga Nglobo mengatakan, pada intinya warga tidak menghendaki Siti Rubiatun menjadi Nglobo.

Diceritakannya, Siti Rubiatun yang sebelumnya menjabat Kaur Keuangan, dalam proses menjadi Sekdes tidak ada warga yang dilibatkan, baik tokoh agama maupun tokoh masyarakat.

Baca Juga:  Terkena Suspek PMK dan Penyakit Mastitis, Anak Sapi di Desa Gedebeg, Ngawen Mati Mendadak

“Waktu itu SK sempat diajukan kepada , tapi karena ada konflik soal tahapan Bu Camat belum memberikan rekomendasi. Kemarin mau ada pelantikan, tapi warga menolak dan ditunda,” paparnya.

“Kalau kami dipaksa untuk menunjukkan bukti Siti Rubiatun, ya mari kita buka transparansi dan . Misalnya anggaran tempat “Sor Pring” yang menggunakan , dimana Tim Pelaksana Kegiatan saja tidak dilibatkan,” jelas Adit.

Tokoh masyarakat Nglobo, Mulyono menambahkan, bahwa aksi penolakan yang dilakukan warga karena yang bersangkutan dianggap tidak cocok menjadi perangkat desa karena attitude-nya.

“Pernah kita ajak mediasi bersama Camat beserta , namun yang bersangkutan tidak ada tindakan dan reaksi sama sekali. Bahkan tidak menunjukkan sopan santun sama sekali,” terangnya.

Baca Juga:  Di Blora, DPC PDI Perjuangan Gelar Senam Sicita di 23 Lokasi

Diungkapkannya, kalau mau menjadi Sekdes, dekatilah masyarakat dan sebagai pamong yang disuruh ngemong masyarakat. “Harapan warga mutasi diulang. Dibatalkan,” tandasnya.

Camat Jiken, Mulyowati menegaskan, bahwa pelantikan Sekdes ditunda sampai waktu yang belum ditentukan.

“Sejak awal masuk jadi perangkat desa, masyarakat sudah tidak menghendaki. Dilanjut menjadi Kaur Keuangan lalu dimutasi jadi Sekdes. Ini malah menambah rasa kebencian warga,” terangnya

Sementara Nglobo, Pudik Harto masih bertahan pada pendiriannya, bahwa semua proses sampai siap dilantik sudah sesuai prosedur. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *