BOJONEGORO –
Pemilihan Kepala Desa serentak yang dalam waktu dekat dihelat Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mendapatkan sorotan sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Bojonegoro, Ahmad Supriyanto, S.Pd.,M.H. Hal itu berdasar pada gelaran Pilkades sebelum-sebelumnya yang seringkali memunculkan masalah pada warga masyarakat.
“Harus ada upaya nyata dan regulasi yang mengikat guna mengeliminir gesekan sebelum dan sesudah pesta demokrasi desa itu dilaksanakan.” ujar pria 43 tahun yang dikenal kritis saat mengaung di gedung dewan itu dengan menunjukan beberapa foto pelaksanaan Pilkades di daerah yang diwakilinya (Dapil 3 : Boureno, Kedungadem, Kepohbaru, Sugihwaras).
Lanjut Mas Pri biasa dia dipanggil, Dinas PMD sebagai leader gelaran Pilkades serentak di 33 desa se-Kabupaten Bojonegoro itu untuk segera melakukan persiapan yang matang, utamanya pada payung hukum dan skema penganggarannya. Silahkan Dinas PMD koordinasi dengan seluruh stakeholders yang ada, jangan sampai nanti muncul kegaduhan dan berbagai macam gugatan,” ungkapnya.
Pilkades serentak yang rencananya di gelar pada 26 Oktober 2022 itu memang memunculkan kekawatiran pada tataran persiapan dan pelaksanaanya, apalagi ditengarai calon petahana bisa maju kembali tanpa harus di PJ kan, hanya mengajukan cuti saja. Hal itu justru memunculkan stigma negatif yang sarat dengan kepentingan. (*)
