MASALAH Bimtek (Bimbingan Teknis) kepala desa Blora yang dilaksanakan di Jogja bulan November lalu kian menjadi polemik. Bila Dinas PMD menuding Praja Blora selaku penyelenggara, dan sebaliknya Praja Blora balik menuding bahwa yang punya gawe Bimtek di Jogja adalah Dinas PMD. Maka beda lagi jika hal itu kita tanyakan pada kepala desa yang menjadi peserta Bimtek dan yang dikenakan iuran Rp 6 juta per orang.
Para Kades malah menyebut Bimtek Jogja adalah acaranya Kejaksaan Negeri Blora. Lho…?
Walapun tergolong orang-orang cerdas di desa masing-masing, informasi dari Kades seperti itu tentunya tak bisa langsung ditelan mentah. Masih perlu pendalaman.
Tapi apa yang disampaikan oleh para Kades juga tidak terlalu salah, karena dalam acara Bimtek dengan tema “Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan Program Jaga Desa se-Kabupaten Blora” itu Kajari Blora hadir sebagai pemateri utama.
Bagi orang awam, ketika semua pihak berusaha lepas tangan maka Pemkab Blora cq Dinas PMD Blora tetaplah yang dituntut untuk bertanggung jawab. Karena satu-satunya logo yang terpasang pada latar belakang atau Backdrop adalah logo Pemkab Blora. Tidak ada logo Praja, logo Kejaksaan, apalagi logo EO.
Kalau memang tidak ada yang perlu ditutup-tutupi, sekaligus untuk segera mengakhiri polemik seyogyanya Pemkab Blora segera menyampaikan klarifikasi seputar penyelenggaraan acara Bimtek yang menimbulkan polemik di kalangan umum maupun birokrasi itu.
Dimulai dari masyarakat pingin tau tujuan diselenggarakannya Bimtek, masyarakat juga pingin tau alasan Bimtek digelar di Jogjakarta, masyarakat juga perlu penjelasan atas dilibatkannya biro jasa EO dari Bandung serta besaran biaya yang dikenakan pada peserta yaitu Rp 6 juta per Kades.
Jika dihitung berdasarkan jumlah 271 kades se-Kabupaten Blora dikalikan Rp 6 juta, maka biaya penyelenggaraan Bimtek di Jogjakarta sangat fantastis yaitu sebesar Rp 1.626.000.000 (1,6 miliar). Siapa pun penyelenggaranya, mau Pemkab, Kejaksaan, Praja ataupun EO ambil keuntungannya terlalu besar.
Walaupun EO boleh memasang tarif jasanya di atas rata-rata, namun tetap ada yang namanya batas kelaziman. Apalagi narasumber yang dihadirkan hampir semuanya pejabat eselon yang tarif per jam nya sudah diatur oleh pemerintah dan diketahui oleh publik.
Bila dalam penyelenggaraan Bimntek di Jogja, perusahaan EO bekerja selama tiga hari dan bisa mengantongi keuntungan 1 miliar lebih itu juga kurang lazim rasanya, kecuali dalam acara Bimtek di Jogja pada waktu itu juga didatangkan artis papan atas yang tarif per jamnya naudzubillah.
Karena itu klarifikasi dari Pemkab Blora tetap dinantikan oleh khalayak, karena bila dibiarkan polemik Bimtek di Blora ini akan terus menggelinding menjadi bola liar, dan tidak menutup kemungkinan akan bergulir hingga ke Jakarta.
Tentu saja lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara seperti kejaksaan, yang tidak ikut-ikutan dalam pengelolaan Bimtek akan terkena getahnya.
***
